Sekda PPU Soroti Validitas Data, Perangkat Daerah Diminta Lebih Teliti

Sekda PPU Tohar mengibaratkan perencanaan pembangunan tanpa dukungan data yang valid seperti menyusun kebijakan dengan mata tertutup. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta lebih teliti dalam memastika validitas data.
Devi Nila Sari
1.4K Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menyoroti pentingnya validitas data yang dihasilkan setiap perangkat daerah. Keakuratan informasi dinilai menjadi salah satu faktor penentu dalam menyusun perencanaan pembangunan hingga memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten PPU di Aula Lantai III Gedung Bupati PPU, Rabu (18/11/2026).

Tohar meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait lebih bertanggung jawab terhadap data yang diproduksi masing-masing. Menurutnya, kualitas informasi harus dijaga sejak proses pengumpulan, pencatatan hingga penginputan ke dalam sistem.

Dia mengingatkan agar data yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta empiris di lapangan, bukan sekadar perkiraan maupun opini.

“Data merupakan referensi yang valid dalam rangka perencanaan maupun pelayanan. Karena itu, data harus valid dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Tohar mengakui, pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya kurangnya ketelitian dalam proses pengumpulan serta belum optimalnya pemeliharaan informasi yang terus mengalami perubahan.

Dia menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab sebagai produsen data. Karena itu, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, tersusun secara sistematis, serta mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk membangun tata kelola data yang berkualitas. Ketelitian dalam pencatatan dan penginputan menjadi bagian mendasar agar informasi yang masuk ke sistem Satu Data Indonesia dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, koordinasi antara produsen data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU selaku wali data, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PPU sebagai pembina data perlu terus diperkuat.

Tohar menilai, proses verifikasi dan pembinaan tidak akan berjalan maksimal apabila data yang disampaikan sejak awal sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Pembina juga tidak bisa melakukan apa-apa, kalau input awalnya sudah tidak karu-karuan. Maka ujung pangkalnya adalah mulai dari input data,” tegasnya.

Dia berharap, Forum Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi agenda koordinasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki tata kelola informasi di setiap perangkat daerah.

Sebab, menurutnya, perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan data yang akurat agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Tohar mengibaratkan perencanaan pembangunan tanpa dukungan data yang valid seperti menyusun kebijakan dengan mata tertutup. Kondisi tersebut berisiko membuat program yang disusun tidak sesuai dengan persoalan dan kebutuhan di lapangan.

“Merencanakan pembangunan tanpa data sama dengan ketika kita menyusun perencanaan dalam kondisi mata tertutup. Saya pikir ini kuncinya dari forum ini,” tandasnya. (Adv/diskominfoppu/dv)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana