Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kerusakan jalan masih menjadi salah satu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Sebab, masih banyak akses jalan di kedua daerah kondisinya sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel menilai bahwa kondisi ini masih membutuhkan perhatian serius. Terutama akses penghubung antara dua kabupaten tersebut.
“Kondisi jalan penghubung Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang masih membutuhkan penanganan, terutama pada sejumlah titik yang kondisinya belum memadai,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.
Ekti mengatakan, pemantauan terhadap pekerjaan jalan tersebut menjadi salah satu agenda yang akan dilakukannya pada November ini. Sebab, hingga saat ini, ruas jalan tersebut belum masuk dalam kunjungan pemantauan yang dilakukannya.
Menurut dia, kondisi jalan di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Meski demikian, penanganan jalan harus disesuaikan dengan status dan kewenangan masing-masing ruas, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.
Ia menjelaskan, salah satu permasalahan yang kerap ditemui untuk memperbaiki infrastruktur tersebut yaitu mengenai status jalan.
Dirinya menegaskan bahwa perubahan suatu ruas jalan menjadi jalan provinsi tidak dapat dilakukan secara langsung. Penetapannya harus melalui keputusan resmi atau surat keputusan (SK) yang menetapkan status jalan tersebut.
Dengan adanya pembagian kewenangan itu, pemerintah provinsi tidak bisa serta-merta mengambil alih penanganan jalan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten.
Ekti juga menyampaikan, berdasarkan perkembangan yang diketahuinya, terdapat pekerjaan penanganan jalan sepanjang sekitar 135 kilometer yang telah diselesaikan pada jalan penghubung Kubar Mahulu. Namun, masih ada bagian jalan yang membutuhkan perbaikan lanjutan.
Ia menyebutkan, sekitar 14 kilometer di antaranya masih perlu dirapikan karena kondisinya belum baik. Dengan demikian, pemantauan lapangan diperlukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pekerjaan dan bagian ruas yang masih membutuhkan perhatian.
Di sisi lain, Ekti mengakui komunikasi dengan pihak balai yang menangani pekerjaan jalan saat ini tidak semudah sebelumnya. Kondisi tersebut membuatnya lebih sulit memperoleh informasi mengenai perkembangan proyek secara langsung.
Padahal, informasi mengenai progres pekerjaan dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat melalui media.
“Kalau dulu kepala balai bisa kita telepon untuk menanyakan perkembangan proyek, sehingga kita juga bisa mengetahui persentasenya dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tambahnya. (adv/dprdkaltim/ys)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin