Bapemperda DPRD Samarinda menilai pengesahan Raperda RTRW cacat prosedur. Selain itu, juga ada indikasi pemalsuan tanda tangan ketua dewan. Sebab, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono mengaku belum menyetujui raperda tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Samarinda selain disebut cacat prosedur. Juga terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan ketua dewan.
Hal itu kembali diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Kata dia, bapemperda mengaku belum menyepakati terkait substansi Raperda RTRW.
Namun, menurut Berita Acara Nomor 650.05/1015/100.07, bahwa pengesahan Raperda RTRW telah ditanda tangani oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono dan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Pada 13 Februari lalu pukul 14.00 Wita, diadakan rapat antara pimpinan DPRD dan wali kota. Pada saat rapat tersebut, Ketua DPRD Samarinda membantah menandatangani Berita Acara Nomor 650.05/1015/100.07,” sebutnya.
Oleh sebab itu, kata Samri, berdasarkan hasil rapat internal yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 lalu. Bapemperda DPRD Samarinda kemudian mengirim surat kepada Ketua DPRD Samarinda untuk meninjau ulang Raperda RTRW.
Kemudian, meminta untuk mengirimkan surat kepada Pemkot Samarinda untuk menunda pengesahan Raperda RTRW menjadi peraturan daerah.
“Penundaan pengesahan RTRW ini adalah dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Jika Pemkot ingin mempercepat karena alasan kepentingan bangsa dan negara, prinsip kami pun sama, karena ada hal krusial yang harus kami tegakkan, ” tekannya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Baca Juga
Penulis: Upik
Editor: Devi Nila Sari
