Inflasi PPU tembus 0,88 persen, tertinggi di Kaltim. Harga pangan melonjak, khususnya tomat naik 69 persen, sementara arus migrasi akibat pembangunan IKN dinilai memperburuk kondisi.
Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Timur pada Juli 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi bulanan PPU mencapai 0,88 persen, dengan akumulasi Januari–Juli sebesar 2,37 persen—mendekati batas atas target nasional.
Lonjakan harga dipicu terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas hortikultura seperti tomat dan cabai rawit menjadi penyumbang terbesar, disusul semangka, beras, dan daging ayam ras. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengungkapkan harga tomat naik hingga 69 persen sepanjang tahun, sementara cabai rawit melonjak hampir 39 persen.
“Kenaikan harga tomat mencapai 69 persen sepanjang tahun. Ini jadi catatan penting untuk kami,” ujar Robi.
Menanggapi situasi ini, Bupati PPU Mudyat Noor menekankan perlunya langkah pengendalian harga yang nyata, bukan sekadar seremoni. Ia menyebut enam strategi, mulai dari operasi pasar murah rutin, optimalisasi peran BUMD, hingga percepatan implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Baca Juga
“Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif harus jadi pegangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD PPU, Tohiron, menilai inflasi di PPU lebih bersifat struktural. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah meningkatkan permintaan barang secara signifikan, sementara pasokan lokal masih terbatas.
“Banyak orang masuk ke IKN, kebutuhan naik, tapi barang di PPU sedikit. Itu otomatis membuat harga melambung,” jelasnya.
Baca Juga
Distribusi barang juga menjadi masalah klasik. Jalur logistik dari Jawa maupun Sulawesi selalu mampir di Balikpapan terlebih dahulu sebelum masuk ke PPU. Akibatnya, stok di PPU sering tertinggal sehingga harga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Lemahnya hilirisasi pertanian juga memperburuk kondisi. Komoditas hortikultura, seperti tomat, sangat rentan dengan fluktuasi harga.
“Saat panen besar, harga jatuh karena tidak ada pengolahan. Begitu harga tinggi, stok justru kosong. Petani akhirnya malas menanam,” ungkap Tohiron.
Ia menilai seharusnya BUMD berperan sebagai penyangga pangan, dengan membeli hasil panen petani secara langsung untuk menjaga stabilitas harga—mirip dengan industri sawit yang mampu bertahan berkat keberadaan pabrik pengolahan. Masalah lain adalah minimnya regenerasi petani.
“Siapa anak muda sekarang yang mau bertani kalau tidak ada jaminan harga? Petani tetap miskin. Klaim ada ‘petani milenial’ silakan saja, tapi kenyataannya berat kalau sistem tidak berubah,” tambahnya.
Dana IKN Tak Berputar di PPU
Tohiron juga menyoroti arus dana pembangunan IKN yang mencapai puluhan triliun rupiah, namun tidak sepenuhnya berputar di PPU.
Baca Juga
“Uangnya tidak muter di sini. Kontraktornya bukan orang PPU, belanjanya juga tidak di sini. Yang kita dapat justru dampak inflasinya,” tegasnya.
Dengan inflasi tertinggi se-Kaltim, PPU kini menghadapi tantangan ganda: mengendalikan harga di tengah derasnya arus migrasi akibat IKN, sekaligus membangun fondasi hilirisasi pertanian agar petani tidak terus dirugikan.
“Tanpa langkah berani dan terukur, inflasi dikhawatirkan akan terus menjadi “kutukan” yang melemahkan daya beli warga, sementara manfaat ekonomi pembangunan IKN tak kunjung dirasakan masyarakat lokal,” ujarnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
