Akademisi Unmul mempertanyakan dampak IKN untuk pertumbuhan ekonomi di PPU. Menyusul data terbaru BPS yang menunjukkan inflasi PPU tertinggi di Tanah Benua Etam.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menempati posisi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), mencapai 3,26 persen per Juli 2025. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga indeks kelompok pengeluaran, dari makanan, minuman, dan tembakau.
Hal inipun mendapat sorotan tajam dari Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi. Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat PPU merupakan daerah yang menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Biasanya inflasi tertinggi itu ada di Berau. Tapi kali ini justru bergeser ke PPU. Harusnya dengan posisi strategis PPU sebagai lokasi IKN, dampak ekonominya lebih positif, bukan sebaliknya,” kata Purwadi.
Menurutnya, keberadaan IKN semestinya memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi di PPU dan Balikpapan. Namun, hingga kini ia menilai dampak nyata terhadap perekonomian daerah belum terlihat.
Baca Juga
“Masyarakat belum diberdayakan, BUMD dan perusahaan daerah juga belum dilibatkan untuk mengakses sumber ekonomi dari IKN. Sejauh ini hal itu belum pernah terpublikasi,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan II 2025 Rendah
Purwadi menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan II 2025 hanya berada di kisaran 4,29 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,2 persen.
“Alih-alih naik, justru inflasi PPU yang meningkat. Ini jadi pekerjaan rumah besar untuk bupati,” tegasnya.
Baca Juga
Ia juga mengingatkan, kebijakan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah pada 2026 akan semakin menekan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya, efisiensi yang terjadi berdampak pada gejolak rakyat di setiap daerah yang protes masalah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Paling mudah, Purwadi menjelaskan, pemerintah menaikkan PBB untuk memenuhi kebutuhan anggaran di pemerintah daerah.
“Ya kaya di Pati itu, untung saja masyarakat Balikpapan teliti, tidak asal bayar saja,” terangnya.
Ia juga menyinggung, bahwa upaya melakukan intervensi harga melalui pasar murah itu sebenarnya hanya menyelesaikan permasalahan di permukaan saja. Bukan menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya. Seharusnya pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonominya, agar pendapatan dan kenaikan harga seimbang.
“Inflasi itu muncul ketika pendapatan masyarakat tidak seimbang dengan kenaikan harga. Kalau harga barang naik tapi daya beli tetap rendah, maka masyarakat akan semakin terbebani,” jelasnya.
Selain itu, sebenarnya inflasi juga dipicu dari jalur distribusi, namun Purwadi melihat, jalur distribusi ke PPU sudah lebih baik. Tidak seperti sebelumnya, seluruh jalur dan perlintasan juga melewati PPU, seharusnya hal ini tidak terlalu berpengaruh.
“Kalau jalur distribusi bahan pokok lancar, tidak ada alasan harga melonjak. Kalau masih ada kenaikan, berarti ada pihak yang bermain,” pungkasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
