Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Memasuki penghujung 2025, pemerintah belum juga mengetok palu untuk mengesahkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Kondisi ini pun menimbulkan tanya di masyarakat. Lantaran hal tersebut menjadi acuan kenaikan gaji bagi pekerja swasta.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa keterlambatan penetapan ini ditenggarai oleh peraturan pemerintah (PP) yang menjadi acuan masih digodok oleh pihak terkait.
Namun, Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sudah meneken aturan tersebut. Dengan demikian, setiap kepala daerah diminta untuk menetapkan UMP dengan formula 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, meski masih menggunakan rumus yang sama, namun terdapat sedikit perbedaan pada penetapan UMP kali ini.
Baca Juga
“Biasanya pemerintah menggunakan koefisien alfa ditetapkan di rentang 0,1 sampai 0,3 poin. Sementara, tahun depan, alfa ditetapkan 0,5 sampai 0,9,” tuturnya melansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (17/12/2025).
Adapun penetapan UMP baru saat ini menggunakan rumus, UMP Lama + (UMP Lama x (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa))).
Alfa adalah indeks kontribusi tenaga kerja (0,5 hingga 0,9) yang menentukan besaran kenaikan, disesuaikan oleh dewan pengupahan daerah dan ditetapkan oleh gubernur.
Artinya, dengan nilai Alfa yang lebih tinggi, porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi menjadi kenaikan upah jauh lebih besar (hingga 90 persen). Ini diprediksi akan membuat kenaikan UMP 2026 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak ada istilahnya upahnya turun. Jika pertumbuhan ekonomi negatif, maka dewan pengupahan daerah akan mempertimbangkan kenaikan berdasarkan angka inflasi,” jelas Yassierli. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
