Legislator soroti distribusi BLT di wilayah pesisir. Amir Tosina soroti distribusi BLT karena tak semua KK dapat.
Akurasi.id, Bontang – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menilai pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak merata. Hal itu bermula saat masyarakat mengatakan bahwa sejumlah Kepala Keluarga (KK) di Pulau Malahing dan Pesisir Tihi-tihi tidak sepenuhnya mendapatkan BLT.
Diketahui, di Malahing hanya terdapat lima puluh KK yang mendapat BLT dari total seratus KK. Sementara di Pesisir Tihi-tihi hanya kebagian 38 KK yang mendapat BLT dari total 76 KK.
Menurut Amir Tosina, masyarakat yang mendiami daerah sana masuk dalam kategori berhak menerima.
“Harusnya hal yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik, ini masalah kesejahteraan,” tegasnya, Senin (19/9/2022).
Lebih lanjut, Ia meminta agar pemerintah segera melakukan pembenahan terkait pendistribusian BLT.
[irp]
Data Berasal dari RT Setempat
Menurutnya, data yang digunakan sebagai acuan pendisribusian BLT ini perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Baca Juga
“Data BLT ini harus dievaluasi. Kita perlu data ulang agar masyarakat yang notabene berpenghasilan rendah di sana dapat menikmati BLT ini,” pintanya.
Menanggapi aduan tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Bahtiar Mabe mengaku, bahwa data yang diperoleh berasal dari RT setempat. Kata dia, sejumlah KK yang tidak mendapatkan BLT sudah masuk ke dalam kategori mampu.
“Pendataan itu dilakukan sama RT setempat nanti diteruskan ke kami,” jelasnya.
Pendistribusian BLT ini dilakukan akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun bantuan tersebut berupa uang tunai tiga ratus ribu rupiah dan sembako senilai dua ratus ribu rupiah untuk dua bulan ke depan. (*)
Penulis: Rizky Jaya
Editor: Yusva Alam
