Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Budayawan Nomaden Institute, Roedy Haryo Widjono, mengkritik rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Nusantara dan konsep living museum di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, konsep tersebut secara ideologis bermasalah karena berpotensi merendahkan martabat kebudayaan masyarakat adat.
Menurut Roedy, living museum pada dasarnya hanya menjadi etalase kebudayaan yang memposisikan kebudayaan sebagai komoditas industri untuk ditonton, bukan sebagai sistem kehidupan yang hidup dan bermartabat.
“Konsep ini fatal. Kebudayaan diperlakukan sebagai barang pameran, dikomodifikasi, dan dijadikan industri. Itu menempatkan kebudayaan pada martabat yang rendah,” kata Roedy.
Ia menyebut, dalam konteks interaksi budaya, konsep tersebut berisiko memicu homogenisasi dan benturan budaya. Kebudayaan lokal dikhawatirkan akan tersingkir oleh budaya populer dan industri kebudayaan yang didorong oleh logika kapitalisasi.
“Yang menang nanti bukan kebudayaan lokal, tapi hegemoni pop culture dan kapitalisasi kebudayaan,” ujarnya.
Baca Juga
Roedy juga menyoroti ironi pembangunan Pusat Kebudayaan Nusantara yang justru dilakukan dengan menggusur kebudayaan lokal itu sendiri. Ia mencontohkan komunitas adat Balik dan sejumlah komunitas Dayak di wilayah Paser dan sekitarnya yang menurutnya merupakan pusat kebudayaan asli, namun justru mengalami penggusuran ruang hidup.
“Pusat kebudayaan itu dibangun dengan menghancurkan kebudayaan lokal. Tanah masyarakat digusur, situs budaya dihilangkan, bahkan kuburan masyarakat adat Balik ikut rusak. Ini terjadi secara by design,” tegasnya.
Konsep Pembangunan IKN Disebut Bergeser jadi Kawasan Industri Pariwisata
Ia menilai pembangunan IKN telah bergeser dari konsep ibu kota negara menjadi kawasan industri pariwisata, sehingga kebudayaan diperlakukan sebagai produk tontonan. Hal ini diperparah dengan belum diselesaikannya berbagai konflik agraria dan lingkungan, seperti kasus Muara Kate, perusakan hutan di Bukit Suwerto, serta aktivitas tambang yang mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
Baca Juga
“Kebudayaan dihancurkan di satu sisi, lalu ditampilkan sebagai tontonan di sisi lain. Itu paradoks,” katanya.
Roedy juga mempertanyakan, aspek hak kekayaan intelektual kebudayaan masyarakat adat. Ia menilai, produk-produk kearifan lokal yang ditampilkan berpotensi dikapitalisasi pihak tertentu tanpa memberikan manfaat langsung kepada komunitas pemilik kebudayaan.
Lebih lanjut, ia menilai konsep living museum hanya menjadi simbol kepedulian semu terhadap masyarakat adat, sementara praktik pembangunan justru semakin menyingkirkan mereka dari ruang hidupnya.
“Kalau konsepnya benar, yang diperkuat itu komunitas adat di ring satu dan ring dua IKN. Mereka itulah pusat kebudayaan yang sesungguhnya, bukan bangunan artifisial,” ujarnya.
Roedy menjelaskan, pihaknya memilih memperkuat basis komunitas melalui gerakan kebudayaan, sekolah adat, dan advokasi kebudayaan, alih-alih terlibat dalam konsep pusat kebudayaan yang dinilainya tidak berpihak pada masyarakat adat.
“Pusat kebudayaan yang asli itu adalah komunitasnya. Itu yang harus dibela dan diperkuat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
