Kaltim.akurasi.id, Nusantara – Rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan dari masyarakat adat Suku Balik. Mereka menilai pembangunan fasilitas tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak mencampuri atau mengubah tatanan adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
Perwakilan Masyarakat Adat Suku Balik, Arman Jaiz, mengatakan masyarakat adat pada prinsipnya tidak menolak kehadiran pusat kebudayaan apabila fungsinya sebatas ruang dokumentasi dan representasi keberagaman adat di Indonesia.
“Tidak ada masalah selama tidak ada aturan adat baru yang dibawa masuk dan mengubah aturan adat yang sudah ada sejak leluhur. Itu yang paling kami jaga,” ujarnya.
Menurut Arman, kekhawatiran utama masyarakat adat adalah potensi munculnya klaim sepihak atas aturan adat baru yang dapat menggeser sistem nilai dan hukum adat setempat. Ia menegaskan, aturan adat bersifat turun-temurun dan tidak dapat dinegosiasikan.
Ia juga memastikan bahwa rencana pembangunan fasilitas kebudayaan tersebut tidak berada di atas tanah kepemilikan personal masyarakat adat. Selama pembangunan berlangsung di wilayah komunal dan tidak mengganggu ruang hidup masyarakat, keberadaannya dinilai tidak menjadi ancaman.
Baca Juga
“Kalau hanya menjadi ruang pengetahuan tentang masyarakat adat di Indonesia, itu tidak masalah,” katanya.
Terkait konsep living museum yang sempat menuai pro dan kontra, Arman menegaskan konsep tersebut bukan untuk memamerkan manusia maupun menciptakan adat baru. Ia menyebut living museum justru bertujuan mendokumentasikan serta menghidupkan praktik adat yang telah berlangsung secara historis.
“Living museum itu museum kehidupan, bagaimana cara hidup masyarakat adat dijalankan secara turun-temurun, seperti ritual masuk hutan, cara mengambil hasil hutan tanpa merusak, dan menjaga keseimbangan alam. Itu bukan dogma baru,” jelasnya.
Baca Juga
Ia menambahkan, dalam pengembangan konsep Living Museum Balik, sejumlah forum diskusi telah digelar dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung. Konsep pengembangan sepenuhnya diserahkan kepada komunitas adat untuk menentukan bentuk dan batasannya.
“Tidak ada pemaksaan konsep dari luar. Masyarakat adat sendiri yang menentukan mau seperti apa,” katanya.
Pengakuan Adat Lebih Penting dari Pendekatan Kesejahteraan Versi Negara
Arman menekankan pengakuan terhadap masyarakat adat jauh lebih penting dibandingkan pendekatan kesejahteraan berbasis standar negara atau perkotaan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat adat tidak bisa diukur semata dari kepemilikan aset maupun pembangunan infrastruktur modern.
“Selama ruang hidup tidak diganggu, hutan masih ada, tanah tidak dirampas, dan kebudayaan tetap terpelihara, bagi masyarakat adat itu sudah sejahtera,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan di IKN tidak berhenti pada simbol kepedulian semata, tetapi benar-benar memperhatikan ruang hidup masyarakat adat yang dinilai semakin terdesak akibat ekspansi pembangunan.
Baca Juga
“Kalau bicara masyarakat adat, ini bukan hanya soal tari atau budaya simbolik, tapi soal hidup mereka dan ruang hidupnya,” tegasnya.
Arman mendorong pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat adat, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berperan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan wilayah adat.
“Didengar saja tidak cukup. Harus ada tindak lanjut dan ruang bagi masyarakat adat untuk melegitimasi dirinya sendiri,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
