Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengimbau seluruh kepala desa agar tidak menanggapi, apalagi membayar, jika ada pihak yang mengaku sebagai penyedia layanan dan menagih biaya bulanan internet desa.
Faisal menegaskan, seluruh biaya internet desa telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Karena itu, desa tidak memiliki kewajiban keuangan apa pun terkait layanan tersebut.
“Pada Januari dan Februari kemarin, ada beberapa oknum yang mengaku sebagai provider dan menagih biaya bulanan. Kami minta kepala desa jangan menanggapi. Semua urusan dengan penyedia menjadi tanggung jawab Diskominfo Kaltim,” tegas Faisal di Samarinda, Senin (2/3/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini internet desa telah terpasang di 802 desa, sementara 39 desa masih dalam tahap pengerjaan, dari total 841 desa di Kaltim. Diskominfo Kaltim juga telah menerima laporan dari tiga kepala desa terkait upaya penagihan tersebut.
“Kalau memang ada penagihan karena kesalahan administratif dari provider, jangan ditalangi oleh desa. Itu tanggung jawab kami,” ujarnya.
Baca Juga
Untuk percepatan pemasangan, Faisal menyebut 38 desa telah diproses melalui e-katalog dan ditargetkan selesai terpasang pada Maret 2026.
Internet Desa Tuntas Terpasang di Lima Kabupaten
Secara wilayah, hingga saat ini, progres pemasangan internet di tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil signifikan, yakni desa yang sudah tuntas di Kabupaten Mahakam Ulu (50 desa), Kutai Barat (167 desa), Paser (131 desa), Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (188 desa).
Sedangkan masih dalam proses penyelesaian, diantaranya Kutai Timur (tersisa 3 desa) dan Berau (tersisa 1 desa).
Baca Juga
Adapun 39 desa yang sedang dalam tahap pemasangan tahun ini tersebar di Kutai Barat (23 desa), Paser (8 desa), Kutai Kartanegara (5 desa), Kutai Timur (2 desa), dan Berau (1 desa)
Dari sisi anggaran, ia menjelaskan, pembiayaan internet desa direncanakan selama lima tahun pada masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
“Tahun lalu serapan anggaran sekitar Rp8–9 miliar karena program mulai berjalan pada pertengahan tahun. Tahun ini dimulai sejak Januari, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp12–13 miliar,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sati
