DPRD Kaltim merasa tidak dihargai. Pasalnya, petinggi pemporv tidak menghadiri rapat paripurna penyampaian hasil reses.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyayangkan ketidakhadiran para petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) pada rapat paripurna ke-5 terkait penyampaian laporan hasil reses.
“Kami merasa tidak dihargai,” terang Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (10/2/2025).
Ia mengataka, jika pj gubernur tidak bisa hadir maka dapat dialihkan ke sekertaris daerah (Sekda), kepala bappeda, atau kepala BPKAD. Ketidakhadiran ini harus disertai dengan alasan yang jelas.
Pasalnya, kata dia, laporan ini merupakan hasil kerja mereka yang sudah menggelontorkan dana tidak sedikit. Sehingga ia berharap, agenda ini dapat dihadiri oleh kepala daerah. Agar aspirasi yang mereka tampung dapat langsung tersalurkan.
Baca Juga
“Terakhir, kita mau tegaskan bahwa pokok pikiran DPRD adalah masukan resmi yang harus diakomodir sesuai dengan kemampuan anggaran, artinya ini resmi. Harapan saya ini ke depannya tidak terjadi lagi,” sambung Politisi Golkar ini.
Reses Muara Aspirasi Masyarakat
Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menyebut, jika reses merupakan muara aspirasi masyarakat yang harus diakomodir. Sebab, ia menilai jika rapat paripurna merupakan forum yang perlu mendapatkan perhatian secara besar.
“Saya ingin hal itu disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada pemprov. Kehadiran pimpinan pemprov dan segenap jajarannya sangat penting,” ucapnya.
Baca Juga
Pada kesempatan itu, sejumlah kepala dinas datang menghadiri agenda tersebut. Diantaranya kadis kehutanan, kepala DPMPTSP, kepala diskominfo, kepala disdukcapil, kepala Satpol PP, serta direktur AWS.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang III Provinsi Kalimantan Timur, Arief Murdiyatno menyampaikan, jika hasil reses perlu diselaraskan dengan program pemerintah. Sehingga, menghasilkan sinkronisasi dengan kebijakan ke depan.
“Melalui paripurna ini saya juga mengapresiasi upaya DPRD, beberapa upaya yang dilaksanakan adalah membentuk pokja internal yang kemudian dibentuk pansus. Kami harapkan dengan pansus ini pemerintah dan dprd dapat semakin bersinergi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
