Kaltim.akurasi.id, Jakarta – Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mencatat menguatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis Indonesia. Sebanyak 80 persen jurnalis mengaku pernah melakukan swasensor, sementara 72 persen responden menyatakan pernah mengalami sensor.
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai “tabu baru” dalam kerja pers, yakni isu-isu tertentu yang cenderung dihindari dalam pemberitaan.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 yang disusun oleh Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix. Laporan tahunan ini menunjukkan tren swasensor yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Terjadi di lintas platform dan lintas jenjang, mulai dari reporter hingga pimpinan redaksi.
Riset mencatat alasan utama swasensor dilakukan untuk menghindari konflik dan kontroversi, melindungi keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu. Isu yang paling sering disensor secara mandiri adalah liputan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 58 persen dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 52 persen.
Laporan juga mengungkap kekhawatiran terhadap dampak hukum dan keamanan pribadi, termasuk potensi pelaporan menggunakan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagian besar responden menyatakan keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan redaksi dan manajemen media, menandakan swasensor telah menjadi praktik struktural di ruang redaksi.
Pergeseran Pola Ancaman Terhadap Jurnalisme
Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, menilai terdapat pergeseran pola ancaman terhadap jurnalisme. “Banyak jurnalis membatasi diri bukan karena tidak memahami mana isu yang penting bagi publik, melainkan karena berupaya bertahan di tengah sistem yang menekan,” tuturnya dalam peluncuran IKJ 2025, Senin (9/2/2026).
Tenaga Ahli Riset IKJ, Abdul Manan, menyebut swasensor sebagai tanda menyempitnya ruang kebebasan redaksional dan kelahiran “tabu baru”. Menurutnya, kondisi ini berbahaya karena bekerja secara diam-diam melalui rasa takut dan ketidakpastian, sehingga jurnalis membatasi diri bahkan sebelum tekanan nyata muncul.
Arie Mega menegaskan, swasensor bukan semata persoalan etika redaksi. “Ini adalah persoalan demokrasi,” ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya, ketika jurnalis terpaksa menyensor diri, yang tergerus bukan hanya independensi media, tetapi juga hak publik atas informasi yang utuh.
Ia menambahkan, perbandingan indikator IKJ dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi tajam. Sejumlah indikator sempat membaik, namun kembali menurun, termasuk praktik swasensor. “Ini memperkuat kesimpulan bahwa fondasi perlindungan jurnalis kita belum kokoh,” katanya.
Dari perspektif lapangan, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, mengatakan pembatasan tidak hanya dirasakan jurnalis, tetapi juga narasumber. “Selain kekerasan fisik dan peretasan, pembatasan akses informasi menjadi tantangan serius, terutama dalam peliputan isu strategis seperti MBG dan PSN. Banyak narasumber enggan berbicara secara terbuka dan on the record akibat tekanan struktural,” katanya.
Survei IKJ 2025 melibatkan 655 jurnalis aktif di 38 provinsi yang dilakukan pada November–Desember 2025. Selain survei kuantitatif, riset dilengkapi wawancara mendalam dan data sekunder kekerasan terhadap jurnalis. Sebanyak 67 persen responden mengaku pernah mengalami kekerasan, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 40 persen pada 2024. Bentuk kekerasan paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan peliputan. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
