Jelang Akhir Tahun, Angka Stunting Kaltim Masih 23,9 Persen

Di penghujung tahun, Pemprov Kaltim kian mengencangkan ikat pinggang. Guna upaya penurunan stunting yang berada di angka 23,9 persen.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih tinggi. Dengan peningkatan sebesar 1,1 persen dari angka awal 22,8 persen menjadi 23,9%. Sementara berdasarkan jumlah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat anak stunting mencapai 16.000 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Hal inipun menjadi perhatian serius pemerintah, dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Sebab, stunting tidak hanya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Namun, juga kecerdasan atau daya pikir anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berkaca dari data tersebut, Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting yang menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan masyarakat. Sejumlah pertemuan telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Pun serangkaian langkah strategis telah diambil pemprov dalam upaya menekan stunting.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah peningkatan akses terhadap gizi berkualitas untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak. Program pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, dan edukasi tentang pola makan sehat telah diperluas ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Sekdaprov Tekankan Stunting Harus Turun Akhir Tahun

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni, dalam upaya menurunan angka stunting di Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim. Hal krusial yang harus menjadi perhatian yaitu memiliki kesamaan data. Dari Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.

Sebab, dengan keberadaan data yang sama. Setiap stakeholder atau pemangku kepentingan mampu menggalakkan upayanya untuk penurunan angka stunting.

“Kini, fokusnya bukan lagi siapa yang melakukan penanganan stunting. Tetapi, bagaimana mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai masalah ini. Dari BKKN hingga dinkes, harus sesuai data stuntingnya. Dengan data yang tepat, tinggal berpikir tentang bagaimana strategi yang tepat untuk penurunannya,” kata Sri Wahyuni dalam Talkshow Overview Pelaksanaan Program dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Harris Samarinda, Kamis (14/12/2023).

Dia berharap, upaya bersama ini menjadi kunci dalam pencatatan yang lebih baik. Serta, pengalokasian sumber daya yang tepat untuk menangani persoalan stunting.

“Perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, diingatkan untuk mampu menurunkan angka stunting dalam wilayahnya masing-masing,” tuturnya.

Pemprov Kaltim Target Turunkan Stunting 12,83 Persen di 2024

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita mengungkapkan. Bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan penting untuk menangani masalah stunting. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kami percaya bahwa koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, hingga tingkat desa. Serta, partisipasi semua pemangku kepentingan dalam membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) sangat penting,” kata Noryani.

Noryani menekankan, bahwa dengan upaya maksimal kasus stunting dapat terus berkurang. Meskipun hasil survei prevalensi stunting tahun 2021 menunjukkan angka sekitar 22,8 persen, naik menjadi 23,9 persen pada tahun 2022, meningkat sebesar 1,1 persen.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah mengambil inisiatif dan berupaya mencari solusi. Melalui program-program yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurangi kasus stunting. Sebab, Pemprov Kaltim memiliki target penurunan angka stunting mencapai 12,83 persen di tahun 2024.