Ketimpangan fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur masih menjadi perhatian. Legislator soroti infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah terluar.
Kaltim.akurasi.id. Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dr Andi Satya Adi Saputra menyoroti ketertinggalan infrastruktur di bidang kesehatan pada beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Timur.
“Nanti kita coba kejar (pembangunan infrastruktur, red) di daerah-daerah terluar. Semoga bisa terkejar. Karena tidak terlalu tertinggal jauh dibandingkan Samarinda, Balikpapan, maupun Bontang,” tuturnya pada saat diwawancarai oleh awak media di Samarinda, baru-baru ini.
Berdasarkan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada 2023 per 1 Maret 2024 lalu diketahui total jumlah fasilitas kesehatan di Kaltim sebanyak 91 puskesmas non rawat inap, 433 klinik pratama, dan 4.851 posyandu. Apabila dirinci menurut wilayahnya maka diketahui di Paser terdapat 9 puskesmas non rawat inap, 31 klinik pratama, dan 375 posyandu. Kemudian di Kutai Barat (Kubar) terdapat 5 puskesmas non rawat inap, 19 klinik pratama, dan 240 posyandu.
Sementara itu untuk wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) terdapat 12 puskesmas non rawat inap, 53 klinik pratama, dan 805 posyandu. Sedangkan Kutai Timur (Kutim) terdapat 3 puskesmas non rawat inap, 64 klinik pratama, dan 298 posyandu.
Selanjutnya untuk Berau terdapat 13 puskesmas non rawat inap, 25 klinik pratama, dan 272 posyandu. Penajam Paser Utara (PPU) terdapat 2 puskesmas non rawat inap, 14 klinik pratama, dan 277 posyandu.
Berikutnya tidak ada puskesmas non rawat inap dan klinik pratama di Mahakam Ulu (Mahulu) namun terdapat 56 posyandu. Untuk Balikpapan terdapat 20 puskesmas non rawat inap, 104 klinik pratama, dan 1.688 posyandu.
Sedangkan untuk Samarinda terdapat 21 puskesmas non rawat inap, 10 klinik pratama, dan 719 posyandu. Serta yang terakhir di Bontang terdapat 6 puskesmas non rawat inap, 18 klinik pratama, dan 121 posyandu.
Baca Juga
Ia mengatakan jika Komisi IV yang berkecimpung di dunia kesehatan sudah melakukan rapat kerja bersama sejumlah pihak terkait.
Salah satu yang menjadi pembahasan dalam agenda tersebut yaitu terkait kendala di sektor kesehatan yang ada di Benua Etam, sapaan Kaltim. Seperti tidak semua kabupaten/kota yang memiliki kasus kesehatan dengan kualitas yang merata.
“Jadi ada beberapa kabupaten yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur kesehatan. Nah itulah yang akan kita kejar bersama-sama antara pemerintah dan DPRD,” katanya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
