Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepastian pembangunan gedung baru SMP 24 Samarinda hingga kini masih menggantung. Pos anggaran untuk proyek tersebut disebut masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Padahal, sekolah ini hampir setiap tahun menjadi langganan banjir yang mengganggu proses belajar mengajar. Saat hujan dengan intensitas tinggi turun, air kerap masuk ke lingkungan sekolah dan merendam sejumlah ruang kelas.
Kepala SMP 24 Samarinda, Bambang Mulyadi, berharap ada kepastian terkait rencana pembangunan tersebut karena kondisi sekolah saat ini sudah tidak lagi ideal, untuk menunjang kegiatan belajar secara aman dan nyaman.
“Harapan kami hanya satu, jika memang akan dibangun, segera direalisasikan. Karena setiap kali banjir datang, buku-buku dan peralatan sekolah yang berharga ikut terendam dan rusak. Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir setiap kali musim hujan tiba,” harapnya.
Selain rawan banjir, bangunan sekolah yang ada saat ini juga dinilai sudah cukup tua dan membutuhkan renovasi. Beberapa ruang kelas bahkan mengalami kebocoran atap. Perbaikan kecil selama ini dilakukan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti memperbaiki tembok dan atap bocor di bagian belakang sekolah.
Baca Juga
“Namun tentu kemampuan dana tersebut sangat terbatas,” kata Bambang.
Sekolah Sudah Sering Mengadu ke Pemkot Samarinda
Ia menyebut, pihak sekolah sudah beberapa kali menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah kota. Respons yang diterima sejauh ini masih sebatas menunggu proses anggaran. Informasi mengenai kondisi sekolah bahkan telah disampaikan kepada wali kota, dan sejumlah pejabat disebut sudah meninjau langsung lokasi.
“Setiap kali terjadi banjir, kami kirim foto dan laporan. Biasanya tim turun setelah ada kejadian besar,” terangnya.
Baca Juga
Meski pemerintah kota (pemkot) disebut turut membantu meminimalisir dampak banjir, upaya tersebut dinilai belum maksimal karena air tetap masuk saat hujan deras. Pengajuan pembangunan atau relokasi sekolah telah disampaikan sejak 2023-2024.
“Pada masa kepala sekolah sebelumnya, namun hingga kini masih menunggu realisasi anggaran,” ujarnya.
Padahal, fasilitas pendidikan ini merupakan aset pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, perhatian seringkali muncul setelah bencana besar terjadi. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
