Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Alokasi anggaran sebesar Rp1,7 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk jasa influencer promosi pariwisata menuai kritik. Pasalanya, program ini dinilai kurang tepat, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Terlebih, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat lantaran sejumlah akses menuju destinasi wisata di Benua Etam -sebutan Bontang- masih jauh dari kata memadai dan menjadi kendala utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. “Apalagi dengan adanya penurunan DBH ini. Kami akan melakukan evaluasi,” kata Seno Aji kepada Akurasi.id.
Menurutnya, evaluasi ini penting untuk menilai urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Apalagi nilai Rp1,7 miliar dinilai cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
“Nanti kita akan coba cek kembali di Dispar (Dinas Pariwisata, Red.) dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi, Red.) Kaltim, kalau memang ini tidak urgent,” jelasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi turut memberi tanggapan. Baginya, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas agar sejalan dengan promosi.
Menurutnya, aksesibilitas yang baik, biaya terjangkau, dan keamanan terjamin, wisatawan akan memiliki pengalaman positif dan bahkan secara sukarela mempromosikan destinasi wisata Kaltim.
“Menurut saya, yang paling penting adalah memastikan aksesibilitas mudah, biaya terjangkau, dan keamanan terjamin. Setelah itu, barulah influencer benar-benar bisa membantu mendongkrak pariwisata Kaltim,” sebutnya.
Baca Juga
Dia menilai, akses menuju destinasi wisata di Kaltim masih terbatas, mulai dari dermaga seadanya, bandara dengan jadwal terbatas, hingga transportasi laut dengan tingkat keselamatan rendah.
“Kalau infrastruktur belum siap, promosi masif justru bisa berdampak negatif. Wisatawan yang datang bisa kecewa dan memberi testimoni buruk,” imbuhnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
