Orang Tua Murid Tolak Komersialisasi Pendidikan
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ada dugaan pungli di sekolah, puluhan orang tua murid meluapkan kemarahannya di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/7/2024). Mereka gelar aksi demonstrasi menentang komersialisasi dan liberalisasi pendidikan anak-anak mereka di Kota Samarinda maupun Kaltim.
Suara lantang yang diluapkan melalui orasi ilmiah dan kibaran spanduk-spanduk yang bertuliskan narasi penolakan, mencerminkan kekecewaan mereka terhadap sistem pendidikan saat ini yang dianggap memberatkan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Nina mengungkapkan keresahannya terkait dugaan praktik pungli buku paket sekolah yang mencapai Rp2 juta untuk 10 buku. Namun, di dalamnya seperti ada indikasi pemaksaan bagi orang tua murid dalam mewajibkan untuk membeli buku paket tersebut.
“Sangat tidak masuk akal, kami menuntut transparansi penggunaan dana BOS dan meminta agar buku paket sekolah digratiskan,” teriaknya.
Salah satu peserta aksi, Ira Setiawan menceritakan pilunya sebagai penjual sayur dengan penghasilan pas-pasan. Namun, dituntut agar memenuhi biaya pendidikan anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah seperti buku paket tersebut.
Baca Juga
“Saya harus pontang-panting memenuhi biaya pendidikan anak saya, tiap semester harus beli buku padahal seharusnya gratis. Belum lagi biaya seragam, mahal sekali,” keluhnya.
Ia juga menyoroti terkait seragam yang diwajibkan sekolah yang berbeda beda dari angkatan ke angkatan. Sehingga memerlukan biaya untuk membeli seragam baru, bahkan menghabiskan biaya hingga Rp700 ribu.
“Belum lagi kalau diminta sumbangan ke sekolah, kami ini juga tidak mampu. Beli buku dan seragam saja sudah berat,” imbuh Ira.
Baca Juga
Sementara itu, dari Ketua Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Samarinda, Rina Zainun menambahkan pihaknya menerima banyak laporan terkait praktik pungli dan intimidasi dari pihak sekolah terhadap orang tua murid yang mencoba mencari keadilan terkait adanya pungutan-pungutan seperti itu.
“Banyak ibu-ibu yang ditindas oleh guru di sekolah. Ada juga yang diancam anaknya tidak diberi nilai bagus kalau orang tuanya ikut aksi,” ujar Rina.
Menanggapi aksi tersebut, Bambang Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Umum Disdikbud Kaltim, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut dan melakukan pembinaan terhadap sekolah yang terbukti melakukan komersialisasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, Imanudin mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi para orang tua ini kepada Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik secepatnya. (*)
Penulis: Dhion
Editor: Redaksi Akurasi.id
