Pemindahan SMA 10 Samarinda tetap bulat, pemprov siapkan bus siswa. Selain itu, DPRD pun meminta Disdikbud Kaltim agar duduk bersama SMA 10 Samarinda beri pemahaman utuh.
Akurasi.id, Samarinda – Keputusan pemindahan SMA 10 Samarinda di Jalan HAM Rifaddin tampaknya telah bulat. Pemprov Kaltim akan segera mengeksekusi pemindahan proses belajar dan mengajar ke Education Center yang berada di Jalan PM Noor.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi tegas menyampaikan keputusan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kaltim, Selasa (4/1/2022).
Dia menjelaskan, pemindahan SMA 10 Samarinda ke Education Center berdasarkan permintaan orang tua siswa yang menginginkan gedung sekolah baru lebih baik ketimbang kampus A SMA 10 di Samarinda Seberang.
Menurutnya, sarana dan prasarana di Education Center lebih lengkap dan bagus daripada gedung lama. Selain itu, telah tersedia asrama memadai beserta aula yang juga lebih luas ketimbang ruangan sebelumnya.
Baca Juga
“Kami sudah usahakan lebih baik. Tercover semua. Aman. Ada asramanya juga, sudah kami siapkan. Aulanya lebih bagus, lebih luas. Barusan kami rehabilitasi semuanya,” terangnya.
Anwar juga menegaskan, bahwa asrama yang tersedia di Education Center mampu menampung siswa SMA 10 Samarinda. Dengan alternatif, apabila ruangan tidak cukup menampung para siswa, maka pihaknya akan merelokasi sebagian siswa ke Kampus B.
“Insya Allah. Semuanya cukup. Kalau detail jumlahnya (daya tampung asrama) saya tidak tahu, yang jelas kalau 200 orang di Education Center cukup,” tuturnya.
Baca Juga
Pemprov Siapkan Bus untuk Siswa Pasca Pemindahan SMA 10 Samarinda
Sedangkan terkait transportasi, pihaknya telah menyiapkan bus sekolah. Sekprov maupun Gubernur Kaltim Isran Noor pun telah menyetujuinya. Namun demikian, fasilitas tersebut nantinya akan kembali ke pemprov agar seluruh sekolah dapat memanfaatkan bust tersebut.
“Nanti ada 2 (kemungkinan), yang dari Samarinda Seberang, anaknya nunggu di mana terus naik bus. Yang dari Loa Janan dan Harapan Baru, naik bus juga. Nanti kami urus,” tegasnya.
Selain itu, menyikapi argumen kurangnya sekolah di kawasan Samarinda Seberang, Anwar menegaskan, keberadaan SMA/SMK lebih banyak ketimbang kawasan Samarinda Kota. Terdata sedikitnya terdapat 7 sekolah di kawasan tersebut.
Antara lain SMA 6, SMA 17, SMA 4, SMA 7, SMAS Setia Marga Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang. Sementara SMA 1 dan SMA 2 di Kecamatan Loa Janan.
“Kecamatan Kota Samarinda itu tidak memiliki SMA. Makanya nanti kami akan kembangkan seluruh sekolah, akan kami layani. Tapi kita juga tetap harus memperhatikan sekolah swasta. Sama, mereka yayasan juga ingin memajukan pendidikan,” ucapnya.
Antisipasi Aksi Lanjutan, Minta Disdikbud Kaltim Duduk Bersama Bahas Pemindahan SMA 10 Samarinda
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan, telah menyampaikan semua aspirasi siswa SMA 10 Samarinda. Pemindahan akan tetap terjadi, namun pihaknya juga menekankan, pentingnya sarana dan prasarana di Education Center harus memadai.
Baca Juga
“Skenario pemerintah sepertinya, nanti tidak ada Kampus A dan Kampus B. Seluruh anak akan relokasi ke Education Center. Makanya Pemprov sedang menyiapkan semua sarana dan prasaran di Education Center, termasuk asramanya,” tuturnya.
Maka dari itu, tegasnya, Disdikbud Kaltim harus memberikan pemahaman yang utuh dan lengkap tujuan pemerintah melakukan pemindahan. Selain itu, dapat bersama-sama melakukan pengecekan fasilitas di gedung Education Center dan menyakinkan orang tua bahwa pemindahan tetap aman tanpa ada permasalahan kemudian hari. Sementara, persoalan zonasi adalah perihal lainnya.
“Tidak bisa mencampuradukkan pembahasannya. Karena faktanya SMA 10 ada di sana pun, sudah kurang sekolahnya. Bisa saja nanti membangun sekolah baru, sebagai bentuk perhatian pemerintah memenuhi kekurangannya,” tuturnya.
Dewan Memastikan Tidak ada Pengalihan Aset, Lahan SMA 10 Masih Milik Pemprov
Rusman mengungkapkan, hingga saat ini lahan yang merupakan milik pemprov tempat berdirinya SMA 10 pun belum alih status. Sebab, apabila ada pengalihan aset kepada pihak lain, baik kepada sesama lembaga pemerintahan maupun swasta harus atas persetujuan DPRD.
“Sampai saat ini tidak ada satu dokumen pun yang kami dapatkan atas usulan itu. Artinya, sampai hari ini pemprov belum mengalihkan. Tapi, permasalahan pemanfaatan aset mutlak kewenangan eksekutif. Kami di DPRD tidak memiliki hak mengintervensi. Kecuali ada pelanggaran,” jelasnya.
Ia mengakui, hingga saat ini beredar persepsi bahwa pihak Yayasan Melati mempertahankan aset. Meskipun aset di bawah bangunan merupakan milik pemprov. Namun, faktanya hingga saat ini tidak pernah ada hasil pencabutan Yayasan Melati atas aset tersebut.
“Karena sejatinya kawasan itu terbentuk karena ada kebutuhan berkerja sama dengan Yayasan Melati. Kita juga harus fair dan objektif melihat sejarahnya, tidak hanya hari ini,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya menyarankan, untuk mengembalikan posisi awal kerja sama SMA 10 Samarinda dengan Yayasan Melati. Karena pada awalnya ada kerja sama yang baik, meski akhirnya kerja sama itu terputus hingga sekarang.
“Tetapi dari pemerintah mungkin melihat ada hal yang lebih jauh. Itu kami tidak tahu dan bisa jadi hanya Pak Gubernur yang paham,” ujarnya.
Sementara pihaknya sebagai wakil rakyat, hanya bisa menyampaikan aspirasi dan itu sudah dia lakukan. Dia menyebut tidak bisa mengintervensi.
“Misalnya ada surat dari pemprov menyerahkan aset ke yayasan tanpa persetujuan DPRD, persoalannya akan berbeda. Pasti kami melakukan hak interplasi. Tapi hingga saat ini kan tidak ada,” paparnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
