Ely Hartati Rasyid, Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar menyampaikan, Pemkab Kukar menilai bankeu yang diterima oleh daerahnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan untuk Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti bentuk dari pemerintah Provinsi Kaltim terhadap Kukar, sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar terhadap pendapatan Kaltim belum cukup adil.
Ely Hartati Rasyid, anggota DPRD Kaltim Dapil Kabupaten Kukar menyampaikan, Pemkab Kukar menilai bankeu yang diterima oleh Kukar tidak sesuai dengan apa yang diberikan untuk pendapatan Kaltim.
“Kami berharap ada rasa keadilan sabagai salah satu daerah penyumbang terbesar untuk pendapatan Kaltim. Kami berharap bankeu untuk kukar di tambah,” ucap Ely Hartati usai menghadiri paripurna DPRD Kaltim pada Senin, (10/4/2023).
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Kukar menyumbang kurang lebih Rp700 miliar untuk pendapatan Kaltim.
Tahun 2022 Kabupaten Kukar mendapatkan benkeu sebesar Rp40 miliar kemudian menurun di tahun 2023 yang hanya sebesar Rp38 miliar.
“Artinya terjadi penurunan dana yang direalisasikan untuk kukar. Jika ditinjau dari berbagai masalah yang ada di Kukar itu belum cukup untuk menutupi masalah yang ada,” jelasnya.
Ely Hartati berharap menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Kaltim, mengingat Kukar merupakan salah satu daerah terluas di Kaltim dengan penduduk yang banyak, tentu memiliki beragam masalah yang dihadapi.
Tahun 2024 mendatang target benkeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp100 miliar.
“Ada banyak sekali akses yang harus kita tembus,” imbuhnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id