Menakar Efektivitas PPKM Darurat Kota Bontang, Covid-19 Kian Meradang dan Penyekatan Tak Beri Efek. Rumah sakit kian sesak dan tenaga kesehatan yang kian berkurang usai terpapar Covid-19, juga menjadi permasalah yang mendera masyarakat dan Pemerintah Bontang.
Akurasi.id,Bontang – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Kota Bontang sudah berlangsung sejak Senin 12 Juli 2021. Selama diberlakukan, kasus kematian akibat Covid-19 tak kunjung mereda. Pada 12-18 Juli, presentase kematian dari 1,5 persen meningkat menjadi 1,7 persen atau dalam enam hari terakhir terdapat penambahan 27 kasus kematian.
Berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 Bontang yang dirangkum media ini, pada 12-18 Juli, angka kesembuhan juga mengalami penurunan. Pada 12 Juli, presentasi mencapai 80,6 persen. Sementara 18 Juli 79,5 persen.
Pun jumlah kasus harian cenderung meroket. Ada 856 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, terhitung sejak 12-18 Juli 2021. Penambahan kasus tertinggi terjadi pada Jumat (16/7/2021), sebanyak 229 kasus.
Hingga Minggu (18/07/2021), akumulasi kasus Covid-19 di Kota Bontang sebanyak 8.943 kasus. Rinciannya, 1.680 kasus aktif, dengan jumlah pasien menjalani perawatan sebanyak 216, sementara 1.464 isolasi mandiri. Juga terdapat 7.112 kasus sembuh, dan 151 kasus meninggal.
Baca Juga
Bukan hanya itu, ledakan kasus juga membuat semua rumah sakit rujukan kwalahan menangani pasien Covid-19. Disinyalir semua ruang isolasi yang ada di RSUD Taman Husada, RS PKT, RS Badak, RS Amalia, dan RS Islam Bontang sudah penuh. Alhasil, sebagai alternatif Pemkot Bontang menggunakan Rusunawa Guntung untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri.
Efektivitas penerapan PPKM Darurat pun mulai dipertanyakan. Sejumlah pihak menilai pemberlakuan kebijakan ini masih jauh dari harapan. Segala upaya tampaknya belum membuahkan hasil menggembirakan.
Efektivitas PPKM Darurat Masih Jauh dari Harapan?
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bontang, dr Suhardi mengatakan, efektivitas PPKM Darurat sejauh ini belum terlihat. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir yang malah mengalami peningkatan. Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah itu memang sudah benar. Akan tetapi, implementasi di lapangan dinilai masih kurang maksimal.
Dia menuturkan, efektivitas PPKM ini tidak hanya merujuk pada turunnya mobilitas warga. Tapi, yang menjadi poin utama yakni variabel epidemiologi angka kasus aktif. “Memang benar mobilitas warga berkurang. Tapi pertambahan kasus juga naik,” sebutnya kepada Akurasi.id, Minggu (18/07/2021).
[irp]
Berkaitan dengan penyekatan jalan di dalam Kota Bontang, dr Suhardi merasa hal itu tidak akan menekan angka paparan Covid-19. Sebab yang dilakukan pemerintah hanya mengalihkan arus, dari jalan-jalan utama, menuju jalan biasa atau gang-gang kecil.
Akan tetapi, menurut dia, segala upaya dan niat baik pemerintah untuk menangani dan mengatasi wabah Covid-19 tidak akan membuahkan hasil maksimal, jika tidak dibarengi dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
“Aturan apapun bentuknya tidak akan berjalan optimal jika masyarakat masih abai dalam penerapan protokol kesehatan,” sebutnya. Pun dia memprediksi jika sikap abai masyarakat Bontang makin tinggi. Kemungkinan penambahan kasus positif Covid-19 akan terus bertambah. “Pemerintah harus ambil tindakan tegas. Agar kasus Covid-19 di Bontang melandai,” tambahnya.
Baca Juga
Penyekatan Tidak Cukup Efektif Tekan Covid-19
Senada dengan dr Suhardi, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bontang Surya Wijaya, juga merasa upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat masih belum membuahkan hasil. Setelah hampir satu pekan penerapan, tren penambahan kasus positif masih terus terjadi.
Kata Surya, jika penambahan kasus harian Covid-19 masih terjadi, perpanjangan pembatasan dalam situasi darurat sepertinya akan menjadi pilihan utama. Dengan catatan, pemerintah harus lebih tegas dalam implementasi di lapangan.
[irp]
Menurutnya, kegiatan patroli keliling dirasa jauh lebih efektif, jika dibandingkan dengan penyekatan jalan yang dilakukan di kota Bontang. Pasalnya, penyekatan justru menyebabkan kemacetan yang berujung dengan menimbulkan kerumunan di dalam gang-gang atau lorong yang dijadikan akses alternatif.
“Kalau kasus positif masih terus meningkat. Solusinya PPKM Darurat harus diperpanjang. Tapi giat patroli lebih digencarkan lagi,” ujarnya.
Apalagi saat ini keterbatasan tenaga kesehatan (nakes) di Bontang juga memprihatinkan. Kondisi ini terjadi usai beberapa nakes harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Sementara di sisi lain pasien positif terus berdatangan.
Selain itu, sosialisasi yang kurang optimal seringkali menyebabkan penegakan disiplin di lapangan oleh petugas kepada masyarakat berjalan tak mulus. Alhasil, selama masa PPKM Darurat kerap terjadi bermacam kericuhan atau perdebatan saat petugas mendisiplinkan kegiatan masyarakat.
“Pada kondisi serba sulit dan penuh tekanan, penegakan aturan oleh petugas harus dengan cara persuasif, sehingga menciptakan situasi yang damai,” ujarnya.
[irp]
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menuturkan, efektivitas penerapan PPKM Darurat belum bisa dilihat sekarang. Melonjaknya kasus Covid-19 di Bontang merupakan hasil tracing pasien positif yang lama.
“Hasil dari PPKM Darurat ini akan nampak satu atau dua minggu ke depan. Belum bisa kita lihat sekarang. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, mencari solusi untuk menekan laju penyebaran Covid-19,” tuturnya. (*)
Penulis: Fajri Sunaryo
Editor: Dirhanuddin
