Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Timur mendesak agar proses Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tidak mengabaikan kepentingan nelayan serta kelestarian ekosistem pesisir.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Kelompok Kerja Pesisir (Pokja Pesisir), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan. Diskusi berlangsung menjelang berbuka puasa, Kamis (5/3/2026), di kawasan Tanjungpura, Balikpapan.
Forum tersebut menyoroti potensi kerusakan kawasan pesisir dan laut di perairan Balikpapan akibat aktivitas ekstraktif yang terus berlangsung, terutama di tengah proses peninjauan kembali RTRW oleh para pemangku kebijakan.
Perwakilan Tim Advokasi Pesisir dan Laut Kaltim, Deny Adam Erlangga, menjelaskan bahwa aktivitas alih muat batubara antar kapal di laut bukan sekadar kegiatan bongkar muat biasa. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai zona operasional seperti jalur pelayaran, kawasan pandu, hingga area labuh kapal yang berdampak langsung pada ekosistem laut.
“Proses ship-to-ship bukan hanya memindahkan batubara dari ponton ke kapal induk. Di dalamnya ada aktivitas pelayaran yang sangat padat dan memiliki dampak terhadap ruang ekosistem laut,” ujarnya.
Baca Juga
Dua tahun lalu, tim advokasi pesisir menggugat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam putusannya, pengadilan memenangkan nelayan Balikpapan dengan mencabut izin aktivitas alih muat batubara di titik yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meski demikian, izin khusus untuk kegiatan bongkar muat batubara di laut masih menjadi kekhawatiran masyarakat. Aktivitas tersebut dinilai menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh nelayan.
Menurut Deny, aktivitas di laut lepas relatif sulit dipantau oleh publik karena lokasinya jauh dari daratan. Di Kalimantan Timur sendiri tercatat sedikitnya tujuh titik koordinat aktivitas ship-to-ship (STS), baik berupa terminal khusus, terminal umum, maupun terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).
Minimnya pengawasan membuat potensi dampak lingkungan tidak mudah terdeteksi. Padahal, perusahaan seharusnya bertanggung jawab melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan dampak, termasuk tumpahan batubara ke perairan.
Ia juga mengingatkan bahwa revisi RTRW berpotensi mempersempit ruang tangkap nelayan apabila wilayah pesisir semakin dialokasikan untuk kepentingan industri.
“Sulit bagi publik untuk mengontrol langsung aktivitas itu. Dari proses penerbitan izinnya saja sering kali sudah bermasalah,” kata Deny.
Direktur Eksekutif Pokja Pesisir, Mappaselle, menambahkan bahwa tekanan terhadap Teluk Balikpapan sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Ekspansi industri mulai terasa sejak 2009, ditandai dengan pembukaan kawasan mangrove secara besar-besaran yang menyebabkan sedimentasi ke wilayah laut.
Sedimentasi tersebut, menurutnya, berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang di sepanjang pesisir Balikpapan.
“Sedimentasi dari darat membuat terumbu karang di garis pantai Balikpapan banyak yang mati,” jelasnya.
Tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat sejak 2017 seiring melonjaknya aktivitas batubara. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekosistem laut, tetapi juga oleh nelayan yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Ia menggambarkan penurunan jumlah nelayan jala di Balikpapan sebagai indikator perubahan yang cukup signifikan.
“Sekarang nelayan jala di seluruh Balikpapan jumlahnya tidak sampai 20. Padahal pada 2001, di RT saya saja ada 21 kapal pejala dengan sekitar 10 awak per kapal. Kini tinggal dua kapal saja,” ungkapnya.
Menurunnya hasil tangkapan membuat banyak nelayan beralih profesi. Selain itu, aktivitas kapal-kapal besar di wilayah tangkap juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi nelayan tradisional.
Menurut Mappaselle, terdapat empat faktor utama yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, yakni akses terhadap wilayah tangkap, akses terhadap regulasi dan kebijakan tata ruang laut, kemudahan akses permodalan, serta perluasan akses pasar bagi hasil tangkapan.
Sementara itu, pengurus AJI Balikpapan, Sucipto, menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis dalam meliput isu pesisir dan kelautan. Selain kendala geografis, ruang pemberitaan di media kerap lebih didominasi perspektif pemerintah dan korporasi dibandingkan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan jurnalisme preventif dapat menjadi strategi untuk mengantisipasi potensi konflik kebijakan sejak awal.
“Ketika ada rencana kebijakan yang memunculkan keresahan masyarakat, itu seharusnya sudah bisa diberitakan sejak dini sebagai sistem peringatan awal,” katanya.
Pada akhir diskusi, Direktur Eksekutif WALHI Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menegaskan bahwa proses PK RTRW Kaltim tidak boleh dijadikan sarana untuk melegitimasi pelanggaran lingkungan yang sudah terjadi.
Menurutnya, kebijakan tata ruang seharusnya berorientasi pada pemulihan ekosistem sekaligus menjamin akses nelayan terhadap wilayah tangkap mereka.
“RTRW jangan sampai menjadi alat untuk memutihkan kejahatan lingkungan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang memulihkan ekosistem sekaligus melindungi ruang hidup nelayan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kawasan pesisir Balikpapan saat ini menghadapi tekanan kuat dari ekspansi industri. Karena itu, masyarakat sipil perlu terus bersuara agar upaya pemulihan lingkungan tetap menjadi prioritas.
“Kesejahteraan nelayan tidak semata diukur dari luas lautnya, tetapi dari kualitas lingkungan dan akses yang mereka miliki terhadap ruang tangkap,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
