Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) mulai direalisasikan untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan siswa di seluruh wilayah PPU.
Program ini menjamin bantuan dana pembelian perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.
Abdul Waris menjelaskan, melalui Kartu Penajam Cerdas, setiap siswa penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembelian seragam dan perlengkapan sekolah, menggantikan pola bantuan barang yang selama ini dinilai kurang efektif.
“Bantuan ini kami masukkan dalam anggaran perubahan. Meski ada efisiensi anggaran, bupati meminta program ini tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).
Pada tahap awal tahun 2025, tercatat 6.367 siswa sebagai penerima manfaat. Seluruh dana telah masuk ke rekening penerima, sementara proses yang berjalan saat ini adalah pembagian kartu dan buku tabungan.
Penyaluran dilakukan dengan sistem jemput bola, di mana pemerintah daerah bersama dinas terkait dan Bank DPD mendatangi kecamatan dan sekolah-sekolah.
“Kami mulai dari Kecamatan Penajam. Untuk SD sudah selesai pada Selasa–Rabu, kemudian SMP dilanjutkan Kamis. Targetnya seluruh kecamatan rampung,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh siswa baru kelas 1 SD dan kelas 1 SMP yang telah terdata dipastikan menerima bantuan tanpa pengecualian. Menanggapi informasi di luar yang menyebutkan belum semua siswa terakomodasi, Abdul Waris meminta laporan disampaikan secara resmi ke dinas terkait untuk diverifikasi.
Terkait sejumlah kendala teknis, seperti perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun persoalan legalitas wali, ia memastikan hal tersebut tidak menghilangkan hak siswa.
“Itu hanya urusan administrasi antara dinas dan sekolah, dan akan diperbaiki,” tegasnya.
Abdul Waris juga menekankan bahwa program ini tidak menggunakan kriteria mampu atau tidak mampu, karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga.
“Pakaiannya gratis, pendidikannya gratis, bahkan makan bergizi gratis. Pemerintah sudah menanggung, tinggal kemauan anak dan peran orang tua,” katanya.
Terkait pengawasan penggunaan dana, ia mengakui pemerintah tidak melakukan kontrol ketat terhadap belanja orang tua. Ke depan, Pemkab PPU akan melakukan evaluasi untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan perluasan sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
“Dana sudah masuk ke rekening, itu hak penerima. Yang penting pertanggungjawaban pemerintah secara administrasi jelas dan sesuai aturan,” jelasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
