Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara— Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mencari skema pembiayaan alternatif untuk menjaga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tetap berjalan pada 2026. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut menggerus kapasitas anggaran sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, menyampaikan bahwa turunnya TKD berdampak langsung pada pembiayaan pembangunan fisik sekolah. Usulan awal anggaran yang mencapai sekitar Rp50 miliar dipangkas bertahap hingga menyisakan Rp7 miliar.
Kondisi tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan berpotensi tertunda pada awal tahun anggaran. Meski demikian, Andi memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus menyiapkan opsi pendanaan tambahan.
“Masih ada peluang lewat APBD Perubahan. Selain itu, kami juga mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui skema revitalisasi maupun pembangunan sarpras baru,” jelasnya, Senin (01/12/2025).
Ia menjelaskan, kebutuhan infrastruktur pendidikan di PPU masih cukup besar, mulai dari rehab ruang belajar, penyediaan fasilitas penunjang, hingga rencana pembangunan unit sekolah baru. Namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Meski pembangunan fisik berpotensi melambat, Andi memastikan layanan operasional pendidikan tetap berjalan normal. Program pengajaran, distribusi tenaga pendidik, dan kegiatan akademik harian dijamin tidak terdampak.
“Fokus kami adalah memastikan pelayanan pendidikan tetap optimal. Pembangunan fisik akan menyesuaikan kondisi fiskal daerah sampai ruang anggaran kembali terbuka,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
