Pendapatan daerah PPU anjlok Rp160 miliar, realisasi anggaran baru 40 persen. Pemkab sebut banyak program harus disesuaikan.
Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi penurunan signifikan dalam pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyebutkan pendapatan daerah mengalami koreksi sekitar Rp160 miliar dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Bukan hanya kita, hampir seluruh daerah secara nasional mengalami penurunan. Untuk PPU, penurunannya kurang lebih sekitar Rp160 miliar, dari sebelumnya Rp2,555 triliun,” jelas Tohar.
Menurutnya, angka tersebut cukup signifikan sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian pada berbagai program yang telah direncanakan.
“Sulit untuk mengonversi pengurangan pendapatan ini ke dalam rencana belanja program yang sudah dipatok sebelumnya,” tambahnya.
Realisasi Anggaran Baru Capai 40 Persen
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan realisasi keuangan daerah hingga triwulan ketiga 2025 baru mencapai sekitar 40 persen.
“Capaian realisasi kita masih 40 persen hingga saat ini. Ini bukan karena programnya tidak berjalan, tapi karena sebagian besar kegiatan masih dalam proses pencairan pembayaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di lapangan realisasi fisik sudah cukup tinggi. Namun, pembayaran kepada pihak ketiga masih menunggu penyaluran dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
Baca Juga
“Contohnya pada kegiatan pengadaan yang sifatnya kontraktual, hampir semua pekerjaan sudah berjalan. Hanya saja pembayarannya belum bisa dilakukan karena kita menunggu dana masuk,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi anggaran, BKAD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan memantau ketat pelaksanaan program sekaligus menyesuaikan skema pembayaran ketika dana sudah tersedia.
“Kalau uangnya sudah masuk, kita akan memberi kelonggaran untuk segera membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini juga memungkinkan kita mengubah rencana kas agar lebih realistis,” pungkas Muhajir. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
