APBD Turun Separuh, Dinkes PPU Bertahan dengan Suntikan DAK Pusat

Merosotnya APBD 2026 hingga hampir 50 persen tak membuat layanan kesehatan di Penajam Paser Utara goyah. Dinkes mengandalkan Rp12 miliar DAK non-fisik untuk menjaga pelayanan dan fokus pada penanganan stunting.
Fajri
By
1.3k Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara hampir 50 persen rupanya belum berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, Jansje Grace Makisurat, memastikan operasional dan program strategis masih aman berkat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari pemerintah pusat.

Grace mengungkapkan, Dinkes PPU menerima alokasi dana sekitar Rp12 miliar dari APBN untuk menopang kegiatan pelayanan kesehatan di daerah. Anggaran tersebut kata dia akan menjadi tumpuan untuk menjaga kelancaran program, terutama di tengah efisiensi belanja daerah.

“Untuk 2026 kami masih cukup aman, tidak tahu dengan dinas lain ya,” ujar Grace, Senin (01/12/2025).

Menurutnya, sektor kesehatan bersama pendidikan merupakan bidang yang tetap harus diprioritaskan di situasi pengetatan anggaran. Ia menekankan alokasi untuk kesehatan idealnya justru meningkat, khususnya untuk penanganan stunting yang masih menjadi perhatian nasional.

- Advertisement -
Ad image

“Porsinya harus naik, ini bentuk kepedulian kita terhadap program pemerintah pusat,” tegasnya.

Grace menyampaikan, angka stunting Kalimantan Timur saat ini berada pada posisi ketujuh nasional. Kabupaten PPU, kata dia, juga pernah mencatat angka cukup tinggi. Karena itu, konsistensi peran pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan penurunan kasus.

Ia turut menyinggung rencana perubahan leading sektor penanganan stunting yang kabarnya akan dialihkan kembali dari DKP3AP2KB ke Dinkes. Jika benar direalisasikan, pihaknya mengaku siap mengambil kembali mandat tersebut.

“Kalau kami sih siap bertempur,” katanya.

Grace menambahkan, tantangan terbesar dalam penanganan stunting di PPU masih berkaitan dengan pola asuh, pendidikan keluarga, serta akses makanan bergizi. Ia menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat, termasuk soal risiko pernikahan dini yang disebut cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Ini yang harus menjadi fokus bersama,” jelasnya. (*)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }