Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) baik secara langsung maupun melalui DPRD memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian, ia mengakui bahwa pilkada langsung masih menjadi pilihan yang lebih ideal bagi masyarakat.
Mudyat menegaskan, kewenangan menentukan mekanisme pilkada sepenuhnya berada di tangan DPR RI bersama pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, ia menyatakan hanya dapat mengikuti kebijakan yang nantinya ditetapkan.
“Yang memutuskan tetap teman-teman di DPR bersama pemerintah pusat. Kita sebagai pelaku politik hanya mengikuti saja,” ujar Mudyat.
Menurutnya, mayoritas masyarakat masih menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung karena memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.
“Kalau pilkada langsung, masyarakat bisa berhadapan langsung dengan calon pemimpinnya,” katanya.
Baca Juga
Meski demikian, Mudyat menilai sistem pilkada langsung saat ini masih memerlukan pembenahan, terutama terkait tingginya biaya politik dan potensi praktik transaksional.
Ia mencontohkan sistem pemilu di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, yang menerapkan pemungutan suara secara lebih terstruktur serta terpisah dari aktivitas kampanye.
“Kalau sistemnya dibenahi, biaya politik bisa lebih kecil dan potensi transaksional juga bisa ditekan,” jelasnya.
Mudyat menekankan, apa pun sistem yang nantinya dipilih oleh pembuat kebijakan, hal terpenting adalah memastikan proses demokrasi berjalan jujur, efisien, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
“Yang paling penting itu jujur dan tetap melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
