Kaltim.akurasi.id, Jakarta – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Gedung F Lantai 8 Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan kemandirian fiskal daerah penghasil sawit melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Selain itu, audiensi juga menjadi ajang konsultasi untuk mendorong dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga.
“Audiensi ini bagian dari upaya AKPSI untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit dengan regulasi yang lebih kuat,” ujar Bupati Mudyat.
Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki kontribusi besar terhadap fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi DBH sawit dinilai mendesak, khususnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas perkebunan.
“Optimalisasi ini sangat penting agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan dan masyarakat juga mendapat manfaat langsung,” tegasnya.
Baca Juga
Mudyat menambahkan, keberadaan AKPSI menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian fiskal berbasis perkebunan.
Sementara itu, Dirjen Otda Akmal Malik menyambut baik langkah AKPSI. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya sawit.
“Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga, termasuk usulan para kepala daerah terkait DBH sawit,” jelas Akmal.
Baca Juga
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan sektor sawit, mulai dari penguatan kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global terkait keberlanjutan industri.
Akmal menegaskan komitmennya mendukung AKPSI melalui sinkronisasi regulasi dan audiensi lanjutan dengan kementerian terkait, agar optimalisasi DBH sawit benar-benar mampu mendorong kemandirian fiskal daerah. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
