Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan sistem keamanan data kependudukan terus diperkuat, di tengah kekhawatiran maraknya kebocoran data digital.
Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Donny Ariswanto, menyebutkan potensi kebocoran data bisa berasal dari berbagai sumber, tidak semata dari sistem internal pemerintah.
“Untuk kebocoran data bisa diperoleh dari mana saja. Tapi untuk disdukcapil, kami sudah menerapkan standar ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi,” kata dia.
Ia menjelaskan, standar tersebut tidak hanya diterapkan pada sistem, tetapi juga pada sumber daya manusia yang memiliki akses terhadap data. Setiap petugas yang terlibat diwajibkan memahami dan mengikuti prosedur keamanan informasi.
“Teman-teman yang memiliki hak akses terhadap data, itu kami wajibkan mengikuti standar keamanan. Jadi bukan hanya sistemnya, tapi juga orangnya,” ujarnya.
Selain itu, Disdukcapil PPU juga tengah mengajukan sertifikasi IT Security Assessment (ITSA) ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai langkah tambahan untuk memastikan perlindungan data semakin optimal, khususnya pada layanan berbasis daring.
Upaya Pengamanan Data Warga Perlu Infrastruktur
Donny menegaskan, sejumlah langkah teknis telah diterapkan, seperti penggunaan watermark pada dokumen kependudukan serta pembatasan tampilan data sensitif.
“Dokumen kami sudah diberi watermark semua. Untuk NIK, KK, dan nama tidak kami tampilkan secara penuh. Data juga sudah terenkripsi di dalam sistem,” jelasnya.
Dalam operasional layanan online, sistem juga dirancang memiliki mekanisme pengamanan otomatis. Jika tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu, sistem akan menutup akses secara otomatis untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kalau tidak ada aktivitas, dalam waktu tertentu sistem akan otomatis logout. Itu bagian dari pengamanan,” tambahnya.
Terkait infrastruktur, Disdukcapil PPU memiliki server sendiri, namun tetap terhubung dengan sistem pusat yang dikelola oleh tenaga teknis nasional. Hal ini untuk memastikan pemantauan dan pemeliharaan sistem berjalan optimal.
Meski demikian, Donny mengakui masih ada beberapa aspek yang terus ditingkatkan, termasuk pemenuhan seluruh standar keamanan secara menyeluruh. Ia juga menjelaska, standar disdukcapil harus memiliki bangunan dan ruangan server sendiri, dengan standar keamanan seperti kunci memakai sidik jari.
“Kami masih berproses untuk memenuhi semuanya secara penuh, tapi untuk jaringan dan sistem utama, pengamanan sudah kami lakukan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, agar tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, termasuk maraknya modus penipuan yang memanfaatkan identitas orang lain.
“Pengamanan itu bukan hanya di pemerintah, tapi juga di masyarakat. Jangan mudah memberikan data pribadi ke pihak yang tidak jelas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
