Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan sejumlah lokasi kepada pemerintah pusat untuk pengembangan kampung nelayan. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyebut usulan tersebut mencakup kawasan Api-Api, Muara Tunan, hingga Pantai Lango.
“Yang diusulkan itu cukup banyak. Mulai dari Api-Api, Muara Tunan, sampai Pantai Lango. Namun, yang berpeluang menjadi lokasi definitif salah satunya Muara Tunan,” ujarnya, Selasa (06/01/2026).
Tohar menjelaskan, penentuan lokasi masih menghadapi kendala utama berupa persyaratan absolut terkait kepastian tapak bangunan dan status lahan. Pemerintah daerah saat ini berfokus pada kesiapan penyediaan lahan, sementara penilaian teknis akan dilakukan oleh tim dari kementerian terkait.
“Nanti akan didatangi tim teknis dari kementerian. Apakah bentuknya kampung nelayan atau fasilitas pendukung nelayan, itu akan diputuskan berdasarkan hasil kajian,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan pembahasan awal di tingkat pusat, seluruh opsi pengembangan dinilai positif karena sama-sama bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir. Tohar juga menyinggung lokasi di Api-Api, Waru, yang status asetnya merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan koordinasi lintas pemerintahan.
Terkait konsep pembangunan, Tohar menjelaskan bahwa program kampung nelayan memiliki keterkaitan erat dengan koperasi. Skemanya, pembangunan dilakukan secara utuh oleh kementerian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, sebagai bagian dari capaian kinerja kementerian.
“Setelah selesai dibangun secara utuh, aset itu nantinya akan dihibahkan kepada koperasi untuk dikelola. Konsepnya seperti itu,” jelasnya.
Pendanaan program tersebut bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Tohar mengakui kondisi fiskal PPU pada 2026 cukup terbatas.
“Kita harus jujur, tahun 2026 ini kita cukup prihatin. Mungkin hanya ada beberapa sentuhan kecil dari daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab PPU tetap merencanakan kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya peningkatan akses jalan di wilayah seberang Sesumpu menuju Kampung Baru yang saat ini masih berupa jalan batu. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi sangat dibutuhkan agar pembangunan kawasan pesisir dapat berjalan optimal.
“Intinya, mau kampung nelayan atau fasilitas pendukung nelayan, dua-duanya sama-sama baik selama itu untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
