Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 hanya mencapai sekitar Rp1,3 triliun, atau turun hampir separuh dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,6 triliun.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan penurunan signifikan itu memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Update terakhir, proyeksi 2026 kita di angka Rp1,3 triliun dan jauh menurun. Hampir 50 persen dari Rp2,6 triliun, lalu Rp2,4 triliun, sekarang Rp1,3 triliun,” ujar Mudyat, Kamis (14/11/2025).
Meski pendapatan menurun, Mudyat memastikan belum ada rencana untuk memangkas Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi agar struktur belanja tetap mendukung program prioritas.
“Kita masih hitung ulang, paling tidak masih bisa untuk belanja modal. Kalau memang tidak memungkinkan, kita fokus dulu ke pelayanan dasar — sebenarnya bukan hanya pelayanan dasar, tapi standar pelayanan minimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program tambahan.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menyebut sekitar Rp780 miliar dari total APBD terserap untuk belanja pegawai. Menanggapi hal itu, Mudyat menuturkan pihaknya tengah merumuskan formulasi agar struktur belanja daerah lebih efisien.
“Itu belum termasuk belanja wajib seperti BPJS yang dibebankan ke daerah dengan nilai besar, sekitar Rp40 miliar, juga belum termasuk operasional kantor,” tuturnya.
Baca Juga
Mudyat menegaskan, meski ruang fiskal semakin sempit, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas layanan dasar bagi masyarakat.
“Yang penting masyarakat tetap bisa merasakan pelayanan publik berjalan baik, meskipun anggaran kita menurun,” ujarnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
