Tekanan Fiskal dan Beban Utang, Bupati PPU Akui Realisasi Pembangunan Belum Optimal

Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) akui realisasi sejumlah proyek pembangunan daerah hingga awal 2026 masih belum berjalan optimal. Keterbatasan fiskal, beban hutang kepada pihak ketiga, hingga kewajiban belanja rutin menjadi faktor penghambat utama.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, kondisi keuangan daerah di awal tahun memang belum sepenuhnya mendukung percepatan pelaksanaan proyek.

“Ya, mudah-mudahan. Di bulan pertama dana itu cair, tapi kita menghadapi Lebaran, ada gaji ke-13. Otomatis ini jadi persoalan,” kata dia.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan adanya kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga, yang harus diprioritaskan sebelum memulai kegiatan baru.

“Apalagi kami masih memiliki utang kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu meminta jangan melaksanakan dulu kegiatan sebelum dilakukan pembayaran. Ini yang sedang kami upayakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pelaksanaan proyek jika berpotensi menimbulkan beban keuangan baru di masa mendatang.

“Kami masih mencoba mensimulasikan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai berutang lagi. Kalau lelang sih gampang saja, tapi kontraktor juga tidak mungkin mau kalau tidak dibayar. Ini yang harus kita jaga, agar fiskal tidak terganggu ke tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Meski demikian, dari sisi administrasi dan kesiapan data, sebagian besar kegiatan disebut sudah siap untuk dijalankan, terutama yang bersumber dari dana pusat.

“Untuk beberapa kegiatan, terutama yang dibantu DAK, itu sudah lelang semua. Yang belum jalan di APBD murni. Secara data, kami sudah siap, tinggal jalan saja,” ungkapnya.

Namun, harapan terhadap peningkatan pendapatan daerah juga belum sesuai ekspektasi, khususnya dari dana bagi hasil (DBH) yang mengalami pemotongan.

“Kami kemarin optimis dengan DBH, faktanya kan ada pemotongan. Ini jadi beban luar biasa, sehingga beberapa kegiatan rutin banyak yang tidak terlaksana,” katanya.

Pemerintah Kabupaten PPU kini memprioritaskan stabilitas keuangan daerah sembari menunggu kepastian tambahan pendapatan dari pemerintah pusat, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.

“Ya kami masih berjaga dulu, semua tergantung pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari