Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam dialog terbuka terkait nasib BPJS Kesehatan 49 ribu warga Samarinda yang digelar, di Cafe Bagios, Selasa (15/4/2026).
Dalam forum tersebut, Andi Harun hadir secara langsung untuk memberikan pemaparan mengenai kebijakan yang tengah menjadi perhatian publik. Sementara itu, Rudy Mas’ud tidak hadir dan diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur, Jaya Mualimin.
Andi Harun menegaskan, dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan menghindar dari tanggung jawab atas kebijakan yang diambil.
“Saya bersama teman-teman di Pemerintah Kota Samarinda tidak mungkin lari dari tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menambahkan, bukan hanya dalam hal pembiayaan program, tetapi juga dalam memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, seorang kepala daerah harus hadir secara langsung untuk menjelaskan kebijakan strategis yang diambil.
“Jangankan soal membayar ini, tampil di panggung saja saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Saya juga tidak pernah mengutus dinkes, termasuk kepala dinas sosial, untuk menjelaskan kebijakan ini,” ketusnya.
Andi Harun menilai, penjelasan yang disampaikan oleh kepala dinas tidak akan sepenuhnya otentik karena kebijakan tersebut merupakan keputusan kepala daerah.
“Karena menurut saya, hal tersebut tidak akan otentik. Masa kebijakan yang saya ambil dijelaskan oleh kepala dinas? Tidak mungkin bisa benar-benar nyambung,” imbuhnya.
Ia menegaskan, penjelasan langsung dari pengambil kebijakan diperlukan agar masyarakat memahami secara utuh alasan dan substansi di balik keputusan yang diambil terkait layanan BPJS bagi puluhan ribu warga Samarinda. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
