Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Program pendidikan gratis atau Gratispol Kaltim dijadwalkan mulai cair pekan depan. Menjelang pencairan, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya ketepatan data penerima dan transparansi penyaluran dana agar program ini tepat sasaran.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh proses penyaluran berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyebut, ada dua mekanisme dalam pelaksanaan program tersebut.
“Pertama, pengembalian atau refund bagi mahasiswa baru yang sudah membayar UKT (uang kuliah tunggal). Kedua, pencairan untuk mahasiswa baru yang belum melakukan pembayaran UKT di kampus masing-masing,” kata dia.
Saipul menilai, pencairan dana yang terlambat bisa menimbulkan dampak pada keuangan perguruan tinggi. Beberapa kampus, kata dia, menggunakan dana UKT sebagai bagian dari biaya operasional harian.
“Kalau pencairannya mendekati akhir tahun, bisa mengganggu arus kas kampus. Pemerintah sebaiknya menyiapkan mekanisme agar tidak terjadi keterlambatan seperti ini di tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain persoalan waktu, Saipul juga menyoroti potensi ketidaktepatan sasaran penerima hingga kemungkinan penyalahgunaan dana. Ia menekankan, akurasi dan verifikasi data menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Ketelitian data itu kunci agar tidak terjadi salah salur. Pengawasan harus dilakukan bersama, baik oleh pemerintah, pihak kampus, maupun masyarakat,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menyebut, program Gratispol patut diapresiasi, karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, keberlanjutan dan kredibilitasnya harus dijaga.
Baca Juga
“Program ini merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Karena itu, pelaksanaannya wajib dikawal agar benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
