Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Polemik pengelolaan parkir di gerai Mie Gacoan Samarinda terus bergulir. Koordinator parkir, Deddy Septian, mengaku kecewa atas keputusan manajemen PT Pesta Pora Abadi yang menunjuk PT Bahana Security Sistem (BSS) sebagai pengelola resmi parkir.
Dalam hearing bersama DPRD Samarinda, Rabu (25/2/2026), Deddy menyebut perubahan kebijakan tersebut ibarat “kacang lupa kulit”, karena masyarakat yang sejak awal terlibat justru merasa tersisih.
“Kami ini dari awal membantu. Tapi sekarang rasanya seperti kacang lupa kulitnya,” tegasnya.
Deddy menjelaskan, keterlibatan pihaknya sudah dimulai sejak tahap awal pembangunan gerai. Saat proses pekerjaan belum berjalan lancar, ia dan tim disebut ikut membantu menjaga lokasi serta mendampingi aktivitas di lapangan.
Ia menyebut saat itu terdapat pendampingan dari aparat, termasuk Babinsa, dan masyarakat ikut terlibat membuka serta memulai pekerjaan pembangunan.
Tak hanya soal pengamanan, Deddy mengklaim dirinya bersama tim juga membantu penyelesaian dokumen administrasi agar operasional usaha dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berupaya menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk pengurusan administrasi dan kebutuhan lainnya, kami ikut membantu,” ujarnya.
Menurut Deddy, pada awalnya sempat ada pembicaraan bahwa pengelolaan parkir akan melibatkan masyarakat sekitar. Namun dalam perkembangannya, muncul skema pembagian 70:30 yang disebut berbeda dari kesepakatan awal.
“Awalnya disampaikan satu skema, tetapi dalam praktiknya berbeda. Dari situ mulai timbul persoalan,” ucapnya.
Ia mengaku memiliki dokumentasi berupa foto dan video terkait proses pembangunan hingga pembahasan pembagian hasil. Perubahan skema tanpa kesepakatan bersama, kata dia, menjadi pemicu utama kekecewaan.
Deddy juga membantah anggapan bahwa pihaknya tidak berkontribusi. Ia menegaskan masyarakat terlibat dalam penataan bangunan, lingkungan, hingga pengamanan selama proses pembangunan berlangsung.
“Kalau memang dibutuhkan bukti, kami siap menunjukkan apa saja yang sudah kami lakukan,” imbuhnya.
Meski menyampaikan kekecewaan, Deddy menegaskan pihaknya tidak ingin konflik berkepanjangan. Ia hanya meminta adanya kejelasan dan keterbukaan jika memang terdapat perubahan kebijakan atau regulasi dalam pengelolaan parkir.
“Kami hanya ingin kejelasan, keadilan, dan kepastian atas apa yang sudah kami kerjakan dan kontribusikan. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, mari diluruskan secara terbuka dan berdasarkan aturan yang berlaku,” jelasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
