Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penunjukan sejumlah tokoh dari luar daerah dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan.
Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, mempertanyakan dasar pertimbangan masuknya pihak luar dalam tim tersebut. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia (SDM) lokal yang memadai untuk mengisi posisi strategis.
Ia juga menilai keterlibatan tokoh dari luar daerah memunculkan pertanyaan terkait keterikatan moral terhadap pembangunan di Kaltim.
“Sejauh ini saya belum melihat secara rinci data dan pembagian peran masing-masing dalam tim tersebut,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa konsultan dari luar daerah umumnya hanya berperan sebagai pengarah, sementara pelaksanaan program tetap dijalankan oleh tim internal di daerah.
Baca Juga
Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan peran dalam struktur TAGUPP, apakah pihak luar hanya sebagai pengarah atau juga terlibat langsung dalam pelaksanaan.
Aji Mirni juga menanggapi anggapan bahwa pihak luar dipilih karena dianggap lebih kompeten. Ia menegaskan, Kaltim tidak kekurangan putra daerah yang memiliki kemampuan mumpuni, meskipun kesempatan yang diberikan dinilai belum merata.
“Berikan ruang kepada SDM lokal, termasuk mereka yang secara pendidikan formal tidak terlalu tinggi. Hasilnya, mereka mampu beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang baik,” imbuhnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, ia berharap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pembangunan daerah, termasuk dalam tim ahli gubernur.
Ia menilai, peluang seharusnya diprioritaskan kepada SDM lokal sebelum melibatkan pihak dari luar daerah.
Selain itu, Aji Mirni juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen anggota TAGUPP, terlebih setelah muncul informasi adanya kerabat gubernur yang masuk dalam tim tersebut.
Menurutnya, seleksi terbuka perlu dilakukan agar publik mengetahui latar belakang, kompetensi, serta kualifikasi individu yang terlibat.
“Jika memang yang bersangkutan memiliki kompetensi, tentu tidak menjadi masalah. Namun jika pemilihannya hanya berdasarkan kedekatan, ini yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah berbagai kebijakan pemerintah daerah yang belakangan menuai pro dan kontra.
Baca Juga
“Jika memang tujuan gubernur untuk membangun Kalimantan Timur secara maksimal, maka membuka kesempatan secara transparan dan adil bagi masyarakat lokal adalah langkah yang tepat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
