Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyikapi polemik pendirian Gereja Toraja di kawasan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, kembali dipertanyakan. Pasalnya, persoalan tersebut telah berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian, dan berpotensi mencoreng citra Samarinda sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama.
Isu ini menjadi sorotan lantaran pihak Gereja Toraja disebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif pendirian rumah ibadah. Selain mengantongi izin administrasi yang dipersyaratkan, lahan yang direncanakan untuk pembangunan gereja juga telah bersertifikat atas nama gereja. Kondisi tersebut memperkuat posisi hukum dan administratif Gereja Toraja.
Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari Pemkot Samarinda untuk memastikan proses pendirian rumah ibadah tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kepastian, muncul kekhawatiran Samarinda akan dipersepsikan sebagai daerah yang tidak ramah terhadap kebebasan beragama.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pemerintah kota akan terus mengikuti dan mengawal perkembangan persoalan pendirian Gereja Toraja bersama unsur TNI, Polri, serta elemen masyarakat di wilayah Samarinda Seberang. Pengawalan dilakukan guna menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya konflik sosial.
“Apa pun dinamika yang ada, satu hal yang menarik dan membanggakan kita semua adalah bahwa kedua kelompok, dan kita semua secara umum, sama-sama menginginkan Samarinda yang aman dan tertib,” ujar Andi Harun.
Baca Juga
Ia menegaskan, selama seluruh pihak berangkat dari niat baik, solusi terbaik diyakini dapat ditemukan. Pada dasarnya, kata dia, semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga ketenteraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
Terkait kemungkinan pertemuan langsung dengan pihak Gereja Toraja, Andi Harun menyebut hal tersebut akan melihat perkembangan situasi ke depan. Ia tidak menutup kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan para pihak terkait untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam dan mencari jalan keluar yang adil.
“Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya,” jelasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
