Imbas Proyek Terowongan Rusak Rumah Warga, Kinerja DPRD Samarinda Ikuti Disorot

Pekerjaan proyek Terowongan Samarinda bedampak ke rumah warga. Dikarenakan hal ini, tidak hanya kinerja Pemkot Samarinda dan kontraktor yang disorot, kinerja DPRD sebagai lembaga pengawas pun turut menuai sorotan.
Devi Nila Sari
999 Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Lemahnya fungsi pengawasan DPRD Samarinda turut menjadi sorotan dalam pelaksanaan sejumlah proyek strategis milik pemerintah kota (pemkot). Salah satunya proyek pembangunan Terowongan Samarinda, yang kini berdampak terhadap permukiman warga di sekitarnya.

Sejumlah rumah warga di Kelurahan Sungai Dama mengalami keretakan, akibat getaran alat berat dari aktivitas proyek. Namun hingga kini, warga mengaku belum pernah didatangi anggota DPRD Samarinda untuk meninjau kondisi mereka, meski dewan disebut sudah sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.

“Belum pernah. Katanya DPRD sering sidak, tapi ke sekitar sini belum pernah,” ungkap Yati (58), salah satu warga terdampak.

Ia mengatakan, rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter dari area pengerjaan terowongan mengalami sejumlah retakan di dinding dan lantai.

“Padahal lokasi saya paling dekat dengan proyek, cuma di belakang rumah sakit jiwa. Saya sudah beberapa kali minta difasilitasi supaya bisa bertemu langsung sama wali kota, tapi cuma dijawab ‘nanti ya, Bu’. Enggak ada kelanjutan,” keluhnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bachtiar menilai, lemahnya pengawasan DPRD menjadi faktor yang tak bisa diabaikan dalam persoalan ini. Menurutnya, fungsi pengawasan dewan semestinya berjalan aktif dan proaktif sejak tahap awal pembangunan.

“Seharusnya DPRD tidak menunggu masalah muncul dulu, baru turun ke lapangan. Proyek terowongan ini nilainya besar, dan secara teknis sangat kompleks. DPRD harus memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan standar, serta perjanjian antara pemerintah dan kontraktor,” ujarnya.

Ia menyebutkan, wajar jika masyarakat menilai DPRD belum hadir secara nyata dalam mengawal proyek tersebut.

“Sampai sekarang belum ada anggota dewan yang benar-benar turun melihat kondisi warga terdampak. Padahal mereka butuh jaminan, bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan serius,” lanjutnya.

Menurutnya, anggota dewan seharusnya tak hanya fokus pada sidak di area proyek, tetapi juga meninjau langsung kawasan permukiman yang terdampak. Hasil temuan di lapangan mestinya disampaikan dalam bentuk rekomendasi resmi kepada wali kota untuk segera ditindaklanjuti.

“Fungsi pengawasan itu penting supaya tidak ada lagi kejadian seperti sekarang warga sudah terdampak duluan baru pihak berwenang bereaksi,” tegasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }