Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Insiden kapal tongkang yang menabrak jembatan di Sungai Mahakam kembali menuai sorotan. Peristiwa serupa disebut telah terjadi puluhan kali, khususnya di wilayah Kota Samarinda.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin. Ia menilai insiden berulang ini tidak seharusnya terus terjadi tanpa penanganan yang tegas.
“Kalau secara khusus sudah kita jelaskan berulang kali saat rapat dengar pendapat (RDP), kalau ada yang menabrak berarti harus mengganti,” ujarnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, mekanisme ganti rugi sebenarnya telah diatur oleh sejumlah instansi terkait, seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Dinas PUPR Pera, Dinas Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Namun demikian, Husni menilai lemahnya ketegasan dalam penegakan aturan menjadi penyebab utama insiden terus berulang. Karena itu, ia mengambil langkah dengan melaporkan KSOP dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo ke Ombudsman.
Baca Juga
“Saya sangat kecewa dengan KSOP dan Pelindo. Saat ini laporan ke Ombudsman sedang diproses, kita tunggu saja,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga menyoroti lambannya tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan. Meski begitu, Husni mengaku akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Nanti kalau sudah ada sidang, wartawan akan kami undang untuk menyaksikan secara terbuka,” katanya.
Husni menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pihak terkait. Ia khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, insiden serupa akan terus berulang dan berpotensi membahayakan infrastruktur vital.
“Biar jelas, kalau KSOP dan Pelindo ini salah. Masa sudah ditabrak berulang kali, kita diam saja? Kalau dibiarkan, kesalahan yang sama akan terus terjadi,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
