Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penutupan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) usai tiga kali insiden penabrakan tongkang dalam waktu berdekatan memicu protes dari kalangan pengusaha logistik.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat didatangi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut.
Menurut Maslih, penutupan jembatan berdampak besar terhadap distribusi barang. Pasalnya, dalam satu pekan sedikitnya terdapat sekitar 1.000 truk yang melintasi jembatan tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu mobilitas logistik hingga berdampak pada perputaran ekonomi dan inflasi.
“Setelah kejadian tabrakan terakhir, kami langsung melakukan penutupan. Baik dari bawah atau jalur pelayaran, maupun jalur atas yang dilalui kendaraan darat,” ujarnya saat ditemui awak media di Samarinda, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, Dishub Kaltim telah menyurati Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait penutupan tersebut. Namun hingga kini belum dapat dipastikan sampai kapan kebijakan itu diberlakukan.
Baca Juga
“Kalau dari PUPR, sarannya penutupan dilakukan sampai ada fender tetap sebagai pengaman jembatan,” jelasnya.
Dalam rapat yang digelar hari ini, Maslih menyebut Pelindo sempat mengusulkan penyediaan kapal escort atau kapal pendamping selama 24 jam bagi tongkang pengangkut batu bara agar dapat melintas dengan aman. Namun, rencana tersebut masih menunggu keputusan final.
Ia mengakui, kebijakan penutupan jembatan memunculkan beragam respons dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Baca Juga
Sebagai langkah sementara, Dishub Kaltim menyarankan agar distribusi barang dialihkan menggunakan kendaraan berukuran lebih kecil, dengan memindahkan muatan dari kontainer ke kendaraan non-roda enam.
“Namun memang ada beberapa jenis barang yang secara teknis harus menggunakan kendaraan roda enam,” tambahnya.
Selain itu, Dishub juga menyiapkan opsi rekayasa lalu lintas, salah satunya dengan mengaktifkan dua jalur di Jembatan Mahakam IV Samarinda atau yang dikenal sebagai jembatan kembar.
Opsi serupa sebelumnya pernah diterapkan saat insiden penabrakan tongkang di Jembatan Mahakam I tahun lalu. Namun hasilnya justru menimbulkan kemacetan di kawasan sekitar.
“Karena itu, sampai sekarang belum ada keputusan final. Kami tidak ingin kejadian kemacetan seperti sebelumnya terulang,” jelas Maslih. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
