Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Hampir 94 persen alur Sungai Karang Mumus di Samarinda telah dinormalisasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim menargetkan sisa pekerjaan sepanjang 966 meter rampung tahun ini, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di ibu kota provinsi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-PERA Kaltim, Runandar, menegaskan normalisasi tidak hanya difokuskan pada Karang Mumus, tetapi juga menyasar anak-anak sungai yang berkontribusi terhadap banjir di Samarinda.
“Semua sungai di Samarinda bermuara ke Karang Mumus, sehingga penanganan tidak bisa parsial. Normalisasi harus menyeluruh,” jelasnya.
Berdasarkan data PUPR-PERA Kaltim, total anggaran pengendalian banjir di Samarinda tahun 2025 mencapai Rp25,4 miliar, yang terbagi ke dalam enam paket pekerjaan. Program tersebut meliputi lanjutan normalisasi Karang Mumus, normalisasi Sungai Karang Asam Besar, pengendalian banjir di Loa Janan dan Rapak Dalam, serta pembangunan drainase di kawasan Jalan Pramuka–Perjuangan.
Normalisasi Karang Mumus sendiri sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, dengan target pelebaran sungai 25–40 meter sesuai hasil review desain 2017. Dari total panjang 17,5 kilometer, sebanyak 16,5 kilometer sudah dinormalisasi, menyisakan kurang dari satu kilometer yang kini dikebut penyelesaiannya.
Baca Juga
Selain Karang Mumus, tahun ini normalisasi juga dilakukan di Sungai Sambutan (2,5 km), Sungai Sempaja di sekitar Stadion Kadrie Oening (1 km), Sungai Karang Asam Besar (1 km), serta Sungai Loa Hui–Loa Janan (750 meter). Pekerjaan juga mencakup kawasan genangan prioritas seperti Bendali HM Ardan.
Runandar menjelaskan, Pemprov turut menggandeng TNI melalui skema swakelola tipe II, yang dinilai membantu memperlancar komunikasi dengan masyarakat di kawasan padat pemukiman.
“Selain kemampuan teknis, TNI memiliki pendekatan sosial melalui Babinsa. Itu penting agar program berjalan tanpa gejolak,” katanya.
Baca Juga
Meski begitu, ia menegaskan pengerjaan dilakukan bertahap agar anggaran tidak terkuras di satu titik.
“Kalau semua dikerjakan sekaligus, dana tidak cukup. Karena itu, kita bagi ke beberapa lokasi prioritas banjir,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
