Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Masifnya pembangunan infrastruktur di Samarinda menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota (pemkot). Pasalnya, masih ada sejumlah pembangunan yang juga memerlukan perhatian, salah satunya pembangunan sekolah untuk menunjang pendidikan.
Seperti yang terjadi pada SMP 24 Samarinda, yang kerap kebanjiran. Sekolah yang berlokasi di Jalan Suryanata tersebut diketahui telah lama mengajukan relokasi atau pembangunan gedung baru.
Pengajuan itu bahkan telah disampaikan sebelum sejumlah proyek besar di Samarinda mulai dibangun, seperti Teras Samarinda, Pasar Pagi, hingga proyek terowongan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Namun hingga kini, pembangunan sekolah tersebut belum juga terealisasi. Pemkot Samarinda disebut masih terkendala anggaran serta kebijakan efisiensi, sehingga rencana pembangunan belum dapat dilaksanakan.
Anggota DPRD Samarinda, Adnan Faridhan menilai, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah gencarnya pembangunan proyek-proyek besar di kota ini.
Baca Juga
Ia menyontohkan, Samarinda mampu membangun Teras Samarinda yang megah serta Pasar Pagi yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Selain itu, proyek terowongan yang saat ini masih berjalan juga memiliki nilai anggaran yang sangat besar.
“Nilai pembangunan terowongan hampir mencapai setengah triliun rupiah atau sekitar Rp500 miliar. Sementara pembangunan Pasar Pagi juga hampir Rp400 miliar,” ketusnya.
Dewan Pertanyakan Arah Pembangunan Pemkot Samarinda
Disisi lain, masih ada pembangunan atau perbaikan sekolah yang telah diajukan selama empat tahun, namun belum juga mendapat kepastian anggaran.
Baca Juga
“Masih ada sekolah yang setiap hujan mengalami banjir sampai ruang kelasnya terendam. Kepala sekolah sudah berulang kali menyampaikan permintaan agar bangunan sekolah diperbaiki, tapi sampai sekarang anggarannya belum muncul,” ungkapnya.
Adnan mempertanyakan, keberpihakan kebijakan anggaran Pemkot Samarinda sebenarnya kemana. Padahal, sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Pertanyaannya, sebenarnya keberpihakan kita ini kepada siapa? Seharusnya pendidikan menjadi hal yang lebih diutamakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, dalam aturan APBN maupun APBD telah ditegaskan bahwa sekitar 20 persen anggaran harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Karena itu, menurutnya, kebutuhan mendasar seperti pembangunan atau perbaikan sekolah semestinya didahulukan.
Adnan juga menyoroti urgensi pembangunan proyek-proyek besar dibandingkan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan.
“Jalan mungkin masih punya alternatif lain. Tapi sekolah berbeda. Anak-anak harus datang setiap hari untuk belajar. Karena itu fasilitas pendidikan seharusnya menjadi perhatian utama,” imbuhnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
