Pejabat Baru Samarinda Diberi Waktu 1 Tahun, Jika Lalai Siap-Siap Terdepak

Pemerintah Kota Samarinda tak ingin pejabatnya hanya jadi pengisi jabatan tanpa kinerja. Wali Kota Andi Harun menegaskan, ratusan pejabat baru hasil pelantikan akan dievaluasi secara menyeluruh dalam waktu satu tahun.
Fajri
By
1.8k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak akan memberi ruang bagi pejabat yang bekerja asal-asalan. Usai melantik ratusan pejabat baru, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja menyeluruh dalam satu tahun ke depan.

Andi Harun mengatakan, evaluasi tersebut akan menjadi tolok ukur apakah kehadiran pejabat baru mampu membawa perubahan positif.

“Baik pada individu, organisasi, maupun pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pasca pelantikan, masa adaptasi diberikan sekitar dua bulan untuk orientasi dan mengenal tim. Memasuki bulan ketiga, seluruh pejabat dituntut bekerja lebih cepat dan tepat. Namun, bukan berarti langsung ngebut tanpa perhitungan.

“Seperti istilah orang Banjar, gasnya harus beingat, artinya tetap hati-hati agar bisa mencapai target pada waktu yang tepat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa AH itu menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk membenahi pelayanan publik yang masih lemah. Ia mencontohkan sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, layanan administrasi, hingga pengembangan usaha dan kerajinan masyarakat.

“Pelayanan publik yang optimal hanya bisa terwujud jika para pejabat memiliki integritas dan profesionalisme,” tambahnya.

Ia menegaskan, integritas menjadi kunci utama. Keberadaan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan menjadi pengingat agar pejabat menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kalau soal kebutuhan pribadi, itu tidak akan pernah ada habisnya. ASN maupun pejabat publik wajib menekan keinginan berlebih, hanya memenuhi kebutuhan yang penting, tidak melampaui pendapatan, dan jangan tergoda untuk kaya secara instan,” pesannya.

Lebih jauh, AH mengingatkan pejabat agar tidak bermain-main dengan pengadaan barang dan jasa, serta tidak menyalahgunakan dana publik.

“Kalau pelayanan publik berjalan baik, dampaknya akan terasa langsung bagi masyarakat. Pada akhirnya manfaatnya juga kembali kepada kita semua, karena kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri,” jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana