Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan mundur dari koalisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara Umum DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin.
“Namun menurut saya ini terlalu prematur untuk diungkapkan sekarang,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai, masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji baru berjalan sekitar satu tahun. Sementara masih ada waktu sekitar empat tahun ke depan untuk menilai kinerja pemerintahan mereka.
Meski begitu, Sabaruddin menganggap kritik dan saran dari partai politik merupakan hal yang wajar. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan partai terhadap kebijakan eksekutif.
Baca Juga
Ia juga mempertanyakan bagaimana sikap PKB ke depan, terutama jika dalam kontestasi politik berikutnya muncul dinamika baru terkait pasangan calon yang diusung.
“Bagaimana nanti kalau Rudy dengan pasangan lain atau Seno dengan pasangan lain? Politik itu dinamis, jadi menurut saya terlalu cepat menyampaikan sikap seperti itu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menyatakan pihaknya memilih menjaga jarak dari koalisi Rudy–Seno. Meski demikian, PKB tetap akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada masyarakat.
“Kalau kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, kami akan mengkritik habis dan menolaknya,” tegasnya.
Syafruddin juga menilai selama ini tidak ada ruang diskusi antara pemerintah provinsi dengan PKB. Terutama ketika muncul persoalan yang dirasakan masyarakat terkait program unggulan pemerintah daerah, yakni Gratispol.
“Saat ini kami tidak bisa memberi masukan. Ruang diskusi saja tidak ada. Padahal kami juga ikut mengantarkan beliau menjadi gubernur,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
