Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan akibat meningkatnya kekurangan tenaga guru. Kondisi ini dipicu oleh gelombang pensiun yang terjadi setiap tahun, sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah.
Situasi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan jumlah guru di sejumlah sekolah jika tidak segera diantisipasi.
Menanggapi hal itu, Pemkot Samarinda memastikan akan memprioritaskan pengangkatan guru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani persetujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2026, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya sudah menandatangani surat persetujuan pengangkatan PNS tahun 2026, khusus untuk guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga
Ia menegaskan, kekurangan guru menjadi salah satu perhatian utama pemerintah kota. Oleh karena itu, langkah strategis disiapkan untuk menutup kebutuhan tenaga pendidik yang terus meningkat setiap tahun.
Menurutnya, proses rekrutmen akan difokuskan pada sektor prioritas yang mengalami kekurangan signifikan, terutama pendidikan dan layanan kesehatan.
Dari total kebutuhan yang diajukan, sekitar 250 formasi disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan.
Baca Juga
“Kurang lebih 250 formasi,” katanya.
Meski demikian, Andi Harun menyebut rincian teknis terkait jumlah formasi serta mekanisme rekrutmen akan dijelaskan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Untuk teknisnya nanti BKPSDM yang akan menjelaskan. Yang jelas, persetujuannya sudah saya tanda tangani,” tegasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
