Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Aktivitas kapal angkutan sungai rute Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) terhenti selama dua pekan terakhir. Kondisi ini dipicu belum terbitnya rekomendasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Mandeknya operasional kapal berdampak langsung terhadap transportasi penumpang sekaligus distribusi barang ke wilayah hulu Mahakam.
Selisih harga antara BBM bersubsidi dan BBM industri menjadi faktor utama. Harga BBM subsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter, sedangkan BBM industri mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Tanpa subsidi, biaya operasional kapal melonjak dan berpotensi memicu kenaikan tarif penumpang.
Sedikitnya 28 kapal terdampak kondisi tersebut. Dari jumlah itu, 23 kapal dalam kondisi aktif, sementara lima lainnya masih menjalani proses docking atau pemeliharaan.
Dampak tidak hanya dirasakan pemilik kapal, tetapi juga ratusan pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayaran. Tercatat lebih dari 200 anak buah kapal (ABK) serta 83 buruh angkut di Dermaga Sungai Kunjang kehilangan pemasukan.
Baca Juga
Ketua Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu), Husaini Anwar (59), menjelaskan kebutuhan BBM kapal cukup besar untuk satu kali perjalanan pulang-pergi.
Ia menyebut, rute Samarinda–Kutai Barat rata-rata membutuhkan 800 hingga 1.000 liter BBM atau sekitar sembilan drum, dengan waktu tempuh sekitar 38 jam.
“Sementara untuk rute Samarinda–Mahakam Ulu, kebutuhan BBM jauh lebih besar,” ujarnya di Samarinda, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga
Menurut Husaini, kapal bermesin tunggal dapat menghabiskan 18 hingga 19 drum atau hampir 3.800 liter BBM dalam satu kali perjalanan pulang-pergi. Adapun kapal bermesin ganda membutuhkan hingga 25 drum atau sekitar 5.000 liter BBM.
Ia menambahkan, BBM bersubsidi hanya tersedia di lokasi tertentu sehingga operator kapal harus memastikan ketersediaan bahan bakar sebelum keberangkatan. BBM tersebut tidak dapat diperoleh di jalur pelayaran.
Orgamu mengaku telah melakukan berbagai upaya agar rekomendasi subsidi segera diterbitkan, termasuk berkoordinasi dengan pihak legislatif dan eksekutif di tingkat kota hingga provinsi. Namun hingga kini belum ada kepastian.
“Kami sudah melengkapi dokumen yang diminta. Surat rekomendasi itu juga dijanjikan keluar Senin atau Selasa kemarin, tapi sampai sekarang belum terbit,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, terhentinya pelayaran tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Kubar dan Mahulu, terutama menjelang Ramadan.
“Pedagang di hulu sudah meminta pengiriman barang. Tapi kapal belum bisa berangkat. Padahal ini angkutan rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi,” jelasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
