Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sistem sewa mobil dinas untuk tamu penting di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi sorotan publik. Tak hanya praktisi, bahkan anggota dewan turut angkat suara.
Sebagai informasi, tarif sewa mobil jeni Defender mencapai Rp160 juta perbulan, selama tiga tahun maka Rp5,7 miliar
Anggota DPRD Samarinda, Samri Saputra menilai, besaran harga sewa kendaraan tersebut perlu dievaluasi karena dianggap terlalu tinggi dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurut Samri, hal utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan adalah persoalan harga sewa yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat.
“Yang perlu dievaluasi adalah hal yang menjadi sorotan masyarakat, terutama soal harga, karena dianggap terlalu tinggi atau tidak masuk akal. Itu saja yang menurut saya perlu diperhatikan,” tuturnya.
Dikatakannya, jika melihat jenis kendaraan dan nominal sewanya untuk kebutuhan pejabat atau tamu VIP, angka yang ada saat ini masih terbilang tinggi.
“Kalau ditanya soal jenis mobil dan harga sewanya untuk kendaraan pejabat, menurut saya harga yang ada saat ini mungkin masih terlalu tinggi. Itu yang perlu dievaluasi lagi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Samri mengakui, sistem sewa memiliki sejumlah kelebihan dibanding pembelian kendaraan menjadi aset pemerintah. Salah satunya adalah mengurangi beban pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan milik daerah.
Soal Mobil Dinas Dibeli, Samri Sebut Perlu Ditelurusi
Ia menyontohkan, ketika usia kendaraan telah melewati lima tahun dan mulai mengalami banyak kendala teknis, pemerintah cukup mengembalikan unit tersebut kepada pihak penyedia dan menggantinya dengan kendaraan baru.
“Kalau sistemnya sewa, tinggal dikembalikan lalu meminta unit baru,” tambahnya.
Selain itu, jika seluruh kendaraan dijadikan aset daerah, pemerintah juga harus memikirkan kapasitas penyimpanan. Mengingat jumlah kendaraan dinas di Samarinda sudah cukup banyak, persoalan gudang atau tempat penyimpanan juga menjadi pertimbangan.
Terkait isu yang beredar, kendaraan tersebut sebenarnya dibeli, bukan disewa, Samri menegaskan hal itu masih perlu ditelusuri kebenarannya.
Ia menyebut, DPRD tidak mengetahui detail item belanja karena dalam pembahasan anggaran, usulan dari pemerintah kota umumnya disampaikan secara global atau gelondongan, tanpa rincian satuan tiap item.
“Karena selama pembahasan anggaran, pemerintah kota biasanya mengajukan anggaran secara global atau gelondongan. Misalnya untuk biaya pemeliharaan atau biaya sewa, pembahasannya hanya sampai di situ, tidak sampai pada detail satuan dan item belanja,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
