Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Angka stunting di Kalimantan Timur masih terpaut jauh dari target nasional. Ketika pemerintah pusat menargetkan prevalensi turun ke 18,8 persen pada 2025, Kaltim baru berada di kisaran 22,2 persen. Situasi ini membuat Pemprov Kaltim meminta seluruh kabupaten/kota mempercepat intervensi, terutama daerah yang prevalensinya masih tinggi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak lagi bisa menggunakan pola kerja seperti biasa.
“Kita pernah berada di posisi 22,9 persen dan baru turun sedikit ke 22,2 persen. Kalau ingin mengejar target nasional, percepatan harus dilakukan. Tidak ada cara lain,” ujarnya.
Ia menyebut tiga daerah yang menunjukkan perbaikan signifikan—Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda—karena telah berada di bawah rata-rata provinsi. Sementara daerah lain seperti Kutai Timur dan Balikpapan masih memerlukan atensi khusus agar penurunan prevalensi berjalan merata.
Seno mengingatkan bahwa Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah mengatur dua jenis intervensi yang wajib diperkuat: intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik mencakup tindakan kesehatan langsung, mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, hingga penanganan gizi buruk.
Baca Juga
Adapun intervensi sensitif meliputi penyediaan sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, serta perlindungan sosial.
“Intervensi spesifik harus masif. Ini bukan kegiatan rutin, ini instrumen penyelamatan generasi. Kabupaten/kota harus mendorong OPD bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti wilayah pesisir Sungai Mahakam yang rawan stunting akibat penggunaan air baku langsung dari sungai. Menurutnya, pengawasan lingkungan harus diperketat karena faktor sanitasi dan kualitas air memiliki kontribusi besar terhadap kasus gizi buruk.
Baca Juga
Data terbaru mencatat 39.137 anak di Kaltim masih masuk kategori stunting. Seno meminta Dinas Kesehatan melakukan pemetaan lebih detail hingga level balita per lokasi agar intervensi puskesmas bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kalau tidak berbasis peta dan posko, kita akan selalu tertinggal,” ujarnya.
Mantan Legislator Karang Paci itu mendorong agar setiap kabupaten/kota membuka posko intervensi stunting serta menempelkan peta wilayah risiko di setiap titik layanan. Ia juga meminta kolaborasi lintas OPD—termasuk BAZNAS dan dinas sosial—untuk memperkuat bantuan kepada keluarga rentan.
“Kita tidak boleh turun hanya 0,7 persen sementara nasional turun lebih dari 1 persen. Target kita jelas, akhir 2025 atau awal 2026, Kaltim harus mendekati bahkan berada di bawah angka nasional 18,8 persen,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
