Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Sejumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) di berbagai ruas jalan Kota Samarinda dilaporkan padam. Kondisi ini menjadi sorotan karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Beberapa titik yang terdampak di antaranya kawasan Jembatan Mahkota II, Jalan Pahlawan, Jalan Sutomo, dan Jalan S. Parman. Minimnya penerangan di lokasi-lokasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, baik dari sisi potensi kecelakaan maupun risiko tindak kriminalitas.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyebut perbaikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat akibat keterbatasan anggaran, imbas kebijakan efisiensi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menegaskan bahwa perbaikan PJU harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan publik.
“Tentu harus menjadi prioritas, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Nanti kita lihat dulu, karena ini juga per segmen,” ujarnya.
Ia menilai, pada prinsipnya anggaran untuk penerangan jalan semestinya tersedia, mengingat masyarakat telah membayar kewajiban terkait PJU melalui pungutan dalam tagihan listrik.
“Setahu saya, penganggaran untuk PJU itu ada, karena ini merupakan hak masyarakat. Masyarakat juga sudah membayar untuk lampu tersebut, sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000,” jelasnya.
Sukamto menambahkan, pembahasan terkait anggaran perbaikan PJU masih menunggu pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2025.
Saat ini, DPRD tengah melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sekitar 30 OPD melalui panitia khusus (pansus).
“Apa yang dilaporkan akan kami evaluasi terlebih dahulu. Dari hasil evaluasi ini, ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak, bahkan bisa ditolak oleh pansus,” tegasnya.
Ia memastikan persoalan lampu jalan padam akan menjadi salah satu poin penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah kota. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
