Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Penerimaan pajak dari sektor hiburan malam di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum optimal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara (PPU), Hadi Saputra mengungkapkan, penyebab utamanya adalah keterbatasan regulasi daerah yang mengatur produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
Ia menjelaskan, perda hanya mengizinkan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu seperti hotel berbintang, bar, dan restoran. Sementara itu, tempat hiburan malam seperti karaoke hanya dikenai pajak hiburan sebesar 10 persen.
“Padahal sumber pajak terbesar justru berasal dari minuman beralkohol,” tuturnya, Selasa (20/1/2026).
Menurut Hadi, potensi pajak dari sektor hiburan malam cukup besar. Namun, di lapangan minuman beralkohol justru banyak ditemukan di tempat hiburan malam berskala kecil, khususnya karaoke.
Baca Juga
Hasil pemetaan bapenda bersama satpol PP dan DPMTSP menemukan sekitar 38 lokasi yang kedapatan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin.
“Situasi seperti ini sering kami temui. Karena melanggar perda, otomatis pajak minuman beralkoholnya juga tidak bisa dipungut,” jelasnya.
Persoalan tersebut telah disampaikan kepada DPRD PPU. Hadi memperkirakan, apabila seluruh aktivitas hiburan malam dapat diatur secara legal dan jelas, potensi pajak daerah bisa mencapai Rp3 miliar per tahun. Namun hingga kini, realisasi pajak hiburan di PPU masih berada di bawah Rp700 juta per tahun.
Baca Juga
“Kalau perda memang melarang penjualan miras di karaoke, maka harus ada penertiban. Untuk itu, leading sector-nya berada di satpol PP,” tegasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
