Transparansi Dipertanyakan: Disdag Samarinda Belum Buka Data Pasar Pagi Tahap I

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Hingga kini, Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda belum mengabulkan permintaan pedagang pemilik SKTUB Pasar Pagi untuk membuka data tahap I penempatan kios. Padahal, Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh data akan dibuka kepada publik dan dapat diakses masyarakat umum.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan pihaknya juga pernah secara resmi meminta data kepada disdag. Akan tetapi, hingga saat ini data lengkap, termasuk data tahap I, belum diserahkan.

Ia menegaskan, dirinya bahkan sempat membatalkan pertemuan dengan dinas terkait karena data yang diminta belum diberikan. Adapun data yang dibutuhkan meliputi nama-nama pedagang, baik penyewa maupun pemilik SKTUB yang telah diverifikasi sebelum pembongkaran, data pedagang yang telah mendapatkan lapak pada tahap pertama, pedagang yang belum memperoleh lapak, serta data penyewa secara keseluruhan.

“Data-data itu saya minta untuk saya sandingkan dengan data yang saya miliki. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada yang terlewat. Kami memang bukan pihak yang berkompeten secara administratif, tetapi dalam fungsi pengawasan, kami berhak memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Iswandi juga mengingatkan, agar proses berjalan sesuai mekanisme. Ia menekankan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan kios di Pasar Pagi.

“Silakan proses berjalan sesuai mekanisme pemerintah kota. Tetapi jangan main-main. Kita sama-sama memegang data. Nanti akan kita bandingkan. Tujuan kita satu, memastikan proses ini adil, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain itu, nasib para penyewa juga menjadi perhatian komisi II. Proses penempatan kios yang molor, bahkan melewati bulan puasa, dinilai berdampak langsung pada penghasilan pedagang.

Berdasarkan data terakhir yang diterimanya, dari total 379 pejuang SKTUB, awalnya baru 179 pedagang yang mendapatkan tempat. Kini jumlah tersebut dikabarkan meningkat menjadi 222 pedagang. Dengan kata lain, ada sekira 157 pedagang yang belum mendapatkan lapak.